Guru Besar Unpad Sarankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Mundur
- Peristiwa meninggalnya Ojol Affan Kurniawan karena dilindas mobil Rantis Brimob Polisi pada demo di DPR RI memicu aksi bela korban yang berujung anarkis di Kota Bandung.
- Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof. Muradi Clark, menyarankan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur sebagai respons terhadap kekecewaan publik terhadap kinerja kepolisian.
- Masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan solidaritas atas meninggalnya rekan profesi Ojol, dengan tuntutan agar para pelaku yang melindas Ojol tersebut diberikan hukuman setimpal, dan Kapolri harus bersikap tegas untuk menindaklanj
Bandung, IDN Times - Peristiwa ojek online (Ojol) Affan Kurniawan yang meninggal karena dilindas mobil Rantis Brimob Polisi pada demo di DPR RI, Kamis (28/8/2029) membuat masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan. Mereka membuat aksi bela korban secara besar-besaran dan berujung anarkis.
Di Kota Bandung misalnya, polisi tidak bisa membendung massa aksi hingga akhirnya membakar bangunan aset milik MPR RI yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025). Tidak hanya itu, sebuah restoran, pos polisi dan kendaraan mobil hingga motor pun turut dibakar massa.
Aksi di Kota Bandung sendiri baru bisa dibubarkan sekitar 03:00 WIB, di mana massa aksi sebelumnya terus membuat tindakan anarkisme di pusat kota. Beberapa peserta aksi menyerukan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya.
1. Penanganan polri saat ini masih basic
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Muradi Clark berpandangan, aksi yang terjadi kemarin adalah dampak dari kekecewaan publik terhadap kinerja kepolisian itu sendiri, selain dari kondisi politik di Indonesia. Di mana publik menilai polisi tidak cukup baik dalam menangani beberapa persoalan.
"Di mata publik polisi dianggap tidak cukup baik dengan berbagai dinamika yang ada. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya mendorong proses demonstrasi. Kan gini, publik enggak akan seberani itu kalau kemudian polisi kan baik-baik saja," ujar Muradi saat dikonfirmasi, Sabtu (30/8/2025).
Masalah dari kekecewaan publik ini, lanjut Muradi ada di dalam kepolisian itu sendiri. Dia juga mempertanyakan kondisi internal dari jajaran Polri saat ini dengan masa kepemimpinan Jendral Listyo Sigit yang sudah menjabat selama lima tahun ini.
Sementara, bicara soal keamanan, seharusnya pergantian kepemimpinan Polri dilakukan maksimal tiga tahun. Hal ini dikarenakan adany periode penyegaran, dan penata-kelolaan hingga regenerasi yang lebih baik.
"Yang paling penting adalah bagaimana kemudian ada kebaruan pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian. Hari ini saya kira pendekatan dilakukan normatif banget. Itu very-very basic police rule ya kalau istilah saya. Di mana kemudian itu ada selemah-lemahnya iman lah," katanya.
2. Publik tak akan puas dengan mengadili tujuh orang
Penanganan perkara yang diberi nilai rendah ini membuat publik merasa polisi saat ini tidak begitu baik dalam melindungi masyarakat. Seperti dalam kasus ojol Affan Kurniawan yang mana polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang anggotanya.
Menurut Muradi, hukuman terhadap tujuh anggota tersebut tidak akan membuat amarah publik mereda. Sebab hukuman tersebut dinilai berada pada level paling bawah.
"Publik enggak akan cukup dengan mengadili tujuh orang tadi ya. Publik enggak akan, enggak enggak akan nyaman itu. Karena dianggap itu cuma level paling bawah banget gitu," ujarnya.
3. Mundur atau dicopot presiden
Pola-pola tersebut juga sering diterapkan oleh pihak kepolisian dalam menangani berbagai kasus di Indonesia. Misalnya seperti di tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Menurutnya, meminta maaf saja tidak akan cukup membuat publik mereda.
"Artinya memang ada satu tanggung jawab yang lebih ini bukan lagi level mohon maaf," ucapnya.
Dengan semua kondisi ini, Muradi menilai, ada dua cara yang dirasakan bisa meredam kekecewaan publik, pertama bisa pencopotan Kapolri oleh Presiden Prabowo atau Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengundurkan diri.
"Pertama adalah Pak Sigit itu mundur sebagai kesatria gitu ya. Kesatria artinya dia mundur karena merasa gagal melaksanakan tugas-tugas fungsi kepolisian selama kurun waktu seminggu ini gitu. Uang kedua adalah dia dicopot Pak Pak Prabowo," kata dia.
Diketahui tuntutan Muradi ini sama dengan aspirasi masyarakat yang melangsungkan aksi massa di Kota Bandung. Salah seorang ojol asal Arcamanik, Andri (37 tahun), sengaja turun langsung ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan solidaritas atas meninggalnya tekan sesama profesi di aksi Jakarta kemarin.
"Tujuan solidaritas sesama ojol kemarin meninggal di Jakarta. Kalau diam gak bakal ditangani. Mudah-mudahan pejabat polri diganti, Kapolri juga diganti," kata Andri saat ditemui.
