Gugatan Pos Indonesia Dikabulkan, Mitra Wajib Lunasi Tagihan

Kuasa hukum PT Pos Indonesia, Arief Agus, menyatakan majelis hakim menilai Pos Indonesia telah menjalankan seluruh kewajibannya sesuai perjanjian. Sebaliknya, para tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran.

“Majelis hakim menyatakan bahwa PT Pos Indonesia telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam pekerjaan Mid Mile dan Last Mile, sementara Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan wanprestasi berupa belum dibayarkannya seluruh kewajiban terhadap PT Pos Indonesia,” ujar Arief Agus.

Dalam putusannya, pengadilan menghukum PT Yasa Artha Trimanunggal untuk membayar sisa tagihan pekerjaan Last Mile sebesar Rp25,08 miliar ditambah bunga moratoir Rp1,12 miliar.

Sementara PT Arkan Global Mandiri diwajibkan membayar sisa tagihan pekerjaan Mid Mile sebesar Rp37,16 miliar serta bunga moratoir Rp1,67 miliar.

Total kewajiban pembayaran yang harus dilunasi kedua tergugat mencapai Rp65.054.326.265, di luar biaya perkara.

Gugatan wanprestasi ini diajukan Pos Indonesia pada 16 Maret 2025. Perusahaan menegaskan telah menuntaskan seluruh pekerjaan distribusi bantuan beras di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, mulai dari pengangkutan beras dari gudang Bulog hingga penyaluran langsung kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Arief Agus menjelaskan kerja sama tersebut telah diikat melalui sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan addendum yang ditandatangani sepanjang September–November 2023.

“Seluruh pekerjaan dinyatakan rampung 100 persen dan telah diverifikasi serta ditandatangani oleh pihak Bulog melalui Berita Acara Rampung Pendistribusian,” jelasnya.

Namun, hasil rekonsiliasi pada 7 Maret 2024 menunjukkan masih terdapat sisa kewajiban pembayaran lebih dari Rp62 miliar yang belum dilunasi oleh kedua mitra kerja.

Corporate Secretary Pos Indonesia, Tata Sugiarta, menegaskan pihaknya telah menempuh berbagai upaya penagihan sebelum membawa perkara ini ke pengadilan.

“Kami sudah melakukan proses penagihan berulang kali, mulai dari surat tagihan, klarifikasi dokumen, hingga tiga kali somasi. Namun para tergugat terus mengaitkan pembayaran dengan pihak lain yang tidak terikat perjanjian,” ujar Tata.

Ia menambahkan, seluruh dokumen penagihan telah diverifikasi Bulog dan diunggah ke sistem yang disediakan pihak tergugat, sehingga alasan penundaan pembayaran dinilai tidak berdasar secara hukum.

“Atas keputusan ini, kami meminta agar PT Yasa Artha Trimanunggal dan PT Arkan Global Mandiri segera melakukan pelunasan pembayaran sebagaimana keputusan PN Jakarta Barat,” imbuhnya.

Selain kewajiban pembayaran, majelis hakim juga menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp651 ribu serta memerintahkan mereka patuh terhadap putusan pengadilan.