Genjot Ekonomi, Pemprov Jabar Dorong Wisata Umrah via BIJB Kertajati

Menurutnya, Bandara Kertajati telah memiliki infrastruktur dan konektivitas untuk kepariwisataan. Umrah menjadi salah satu sektor yang akan disasar mengingat jumlah masyarakat muslim yang ingin berangkat ke Arab Saudi untuk beribadah banyak.

Dedi menyebut, dalam pembahasan yang dilakukan awal pekan ini di Hotel Grand Preanger tersebut dihadiri Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali memastikan Kementerian Agama terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Arab Saudi mengenai pembukaan perjalanan umrah.

“Pihak asosiasi juga sudah berkomitmen untuk charter flight. Jadi, setiap minggu, kalau misalkan Oktober itu on (dibuka umrah), bisa dilakukan perjalanan umrah dari Kertajati ke Jeddah, direct (maskapai) Garuda Indonesia,” paparnya.

Adanya optimisme dari pelaku usaha, lanjut Dedi, harus diiringi dengan subsidi dari pemerintah baik daerah maupun pusat. Saat ini hal yang paling krusial ada diharuskannya pengguna pesawat melakukan tes rapid atau swab sebelum terbang. Ketika pengetesan dibebankan menjadi harga dalam paket penerbangan jelas akan memberatkan.

“Dalam kaitan operasional ini, kan kalau sekarang keberangkatan umrah itu harus ada swab metoda PCR atau karantina pas kembali. Itu kan ada cost. Nah, cost misalnya untuk tes swab ini kita harap ada intervensi dari pemerintah pusat ada subsidi untuk itu atau dijamin pemerintah,” kata dia.

Sedangkan dari segi promosi, Disparbud Jabar bisa membantu mempromosikan kaitan dengan paket umrah atau dikemas dalam paket wisatanya. Apalagi akses penerbangan dari Kertajati diharap bisa berdampak juga bagi perkembangan wisata di Jabar.

Sementara itu, Kemenag menyiapkan dua opsi untuk penyelenggaraan haji tahun depan yakni opsi normal dan opsi haji masih dalam kondisi pandemik COVID19. Opsi ini juga berdampak kepada besaran Biaya Perjalanan ibadah Haji (Bipih) yang bisa melonjak akibat ibadah haji masih dalam kondisi pandemi.

Nizar Ali mengatakan, calon jemaah haji bisa jadi tak perlu menambah biaya haji yang sudah dilunasinya dengan syarat musim haji dalam kondisi normal lagi tanpa ada pandemik COVID-19. Namun, ketika ibadah haji masih dalam situasi seperti sekarang jelas harus ada penyesuaian ulang biayanya.

Demikian pula dengan aturan baru penyelenggaraan haji juga masih dirumuskan Kemenag. "Kami masih terus mencermati kondisi pandemik ini termasuk adanya kemungkinan penerapan protokol kesehatan untuk ibadah haji tahun depan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua FKS Patuh Jabar, Wawan R Misbach berkomitmen untuk memproritaskan pemberangkatan jemaah Umroh yang tertunda gara-gara pandemi COVID-19. Saat ini pihaknya telah bekerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia untuk menyediakan penerbangan khusus umrah yang berangkat dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, satu minggu satu sekali.

Meski demikian, realisasinya masih harus menunggu kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Umroh pada tahun ini. Dari informasi sementara yang diterima FKS Patuh Jabar, Pemerintah Arab Saudi akan menormalkan kembali penerbangan internasional mulai 1 Septermber 2020.

“Kendati demikian, belum ada kebijakan spesifik terkait penyelenggaraan Umroh. Kami masih menunggu,” pungkasnya.