Bandung Barat, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maraton melakukan penggeledahan terkait kasus pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
KPK satu per satu menyisir ke lembaga maupun rumah pribadi yang diduga berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi. Rumah dan kantor Bupati Bandung Barat Aa Umbara menjadi sasaran utama sebelum KPK menggeledah ke lokasi lain.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan, dari hasil penggeledahan satu pekan ini, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen yang diduga bisa dijadikan alat bukti kasus tindak pidana korupsi. Selain berkas-berkas, KPK juga menyita sejumlah barang elektronik yang juga mengarah pada barang bukti.
"Telah ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait perkara," ujar Ali Fikri, Senin (22/3/2021).
Ali mengatakan, barang elektronik itu didapat oleh tim penyidik KPK dari tiga lokasi yang digeledah pada hari Sabtu 20 Maret 2021 kemarin. Tiga lokasi yang disatroni oleh KPK itu merupakan lokasi kediaman pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang menyeret Aa Umbara.
"Di Desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat, Buah Batu, Kabupaten Bandung dan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat," sebut Ali.
Penggeledahan kemudian dilanjutkan kembali pada keesokan harinya, Minggu 21 Maret 2021. KPK menggeledah sebuah rumah di wilayah Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Rumah yamg digeledah itu diduga pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang sama.
"Untuk satu lokasi penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan bukti berupa barang elekronik yang terkait dengan perkara," kata Ali.
Sejauh ini, KPK sudah mengumpulkan bukti-bukti berupa berkas keuangan maupun dokumen-dokumen kegiatan yang berkaitan dengan kasus pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19. Barang bukti yang sudah disita dari lokasi-lokasi penggeledahan itu selanjutnya akan divalidasi untuk dijadikan barang bukti tetap.
"Selanjutnya bukti-bukti tersebut segera dianalisa untuk di ajukan penyitaannya guna menjadi bagian kelengkapan berkas perkara penyidikan dimaksud," tandasnya.