DPRD Jabar Sebut Penyaluran Bantuan Pemerintah Belum Tepat Sasaran

14 Okt 2025, 14:58 WIB

Azzis Zulkhairil

CARA CEK PIP ANAK SEKOLAH 2025

Intinya sih...

Wakil Ketua DPRD Jabar, Acep Jamaludin, temukan kendala penyaluran bantuan pemerintah di lapangan.
Akurasi data penerima bantuan menjadi persoalan utama, banyak warga mengeluh karena ketidaksesuaian data.
Acep menegaskan perlunya validasi dan verifikasi data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran, serta pengawasan dari DPRD untuk memastikan anggaran direalisasikan dengan baik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Acep Jamaludin masih menemukan beberapa kendala dalam penyaluran bantuan dari pemerintah. Persoalan yang banyak ditemui di lapangan yaitu akurasi data para penerima bantuan.

Acep memastikan bahaa ia sudah melakukan proses evaluasi di lapangan, dan hasilnya banyak para penerima yang mengeluh karena ada ketidaksesuaian dengan data.

"Standar pelayanan dasar itu ukurannya sederhana: apakah bantuan pemerintah sudah tepat sasaran? Hari ini kami cek langsung di lapangan, dan keluhan utamanya masih seputar data," tegas Acep, dikutip Selasa (14/10/2025).

1. Pendataan harus dievaluasi

Kartu bantuan PIP (puslapdik.dikdasmen.go.id)

Acep mengungkapkan, persoalan yang kerap muncul adalah data penerima manfaat yang belum diperbarui, sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran.

Kondisi ini, menurutnya, membuat sebagian warga yang layak menerima tidak terdaftar, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima.

"Data penerima PIP, Rutilahu, dan BPJS PBI harus terus divalidasi dan diverifikasi. Jangan sampai ada hak warga yang hilang karena kelalaian administrasi. Pemerintah, dari tingkat kota hingga provinsi, harus serius membenahi ini," katanya.

2. Pengawasan penting dilakukan

Kartu Indonesia Sehat & Aplikasi JKN (dok. BPJS Kesehatan)

Acep menambahkan, pengawasan merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD untuk memastikan anggaran daerah benar-benar direalisasikan dalam program yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan juga dimaksudkan agar pemerintah bisa lebih memperbaiki program-program yang ada.

"Kami di DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga wajib mengawasi pelaksanaannya," kata dia.

3. Data tidak tepat sasaran ditemukan di Cimahi

Ilustrasi pembayaran BPJS Kesehatan. (Medialampung.disway.id/Rinto Arius)

Beberapa hasil temuan ini, kata Acep, nantinya akan direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar bisa menjadi masukan untuk beberapa tahun mendatang.

"Aspirasi dan fakta yang kami temukan di Cimahi akan kami bawa sebagai bahan rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar tata kelola pemerintahan tahun berikutnya bisa lebih baik," kata dia.