DPRD Bandung Segera Revisi Perda Tentang Larangan Minuman Beralkohol

Salmiah mengaku, setuju dan mendukung adanya revisi Perda No 10 Tentang Pelarangan Pengawasan dan Pengendalian Minol di Kota Bandung. Menurut dia, penyempurnaan perda perlu ditegakkan aturan mengenai pelarangan sesuai dengan nama Perda.

"Harus pelarangan dulu karena mayoritas penduduk Kota Bandung adalah muslim. Bagi umat muslim minol atau minuman yang bisa memabukkan baik diminum banyak atau sedikit hukumnya haram. Jadi saya sangat dorong judul raperda pertama bunyinya pelarangan, ujar Salmiah.

Politisi Partai Keadilan Sejatera (PKS) mengusulkan, pelarangan minol diutamakan kepada kaum muslimin dan anak usia 1 sampai 18 tahun tidak boleh mengkonsumsi/ membeli/ menjual minol.

Salmiah mengaku dan berharap usulannya dapat dikabulkan. Sebab, berdasarkan laporan warga banyak dari mereka yang meminta minuman keras dilarang dijual dimanapun.

Menurut Salmiah, masyarakat sangat setuju sekali ada larangan minuman beralkohol. “Warga mengaku resah adanya bar bar, diskotik menjual minol sampai pagi dan mabok tergelepar di jalan,” kata dia.

Bahkan kata Samiah, banyak anak anak remaja yag tewas sia-sia karena minum oplosan.

Salmiah sangat mendorong dalam Perda ada pelarangan minuman oplosan dimana pun tempatnya dan sangat setuju dan mendorong larangan menjual minol di pusat perbelanjaan toko swalayan.

Salmiah mengatakan, dalam perda ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Sanski Raperda Minol berupa, teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.