Dobrak Gedung DPRD, Massa PMII Cirebon Tolak Kenaikan Harga BBM

07 Sep 2022, 15:21 WIB

Massa PMII Cirebon naiki pagar gedung Balai Kota Cirebon. (IDN Times/Wildan Ibnu)

Cirebon, IDN Times - Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendobrak pagar besi kantor DPRD Kota Cirebon, Selasa (6/9/2022) petang. Mereka memaksa bertemu dengan pimpinan DPRD dan Wali Kota Cirebon untuk menyuarakan aspirasi penolakan kenaikan BBM bersubsidi.

Massa PMII Cirebon terobos barisan kepolisian yang sedang berjaga. Aksi saling dorong mahasiswa dengan petugas pun tak terbendung. Mahasiswa sempat memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Namun, upaya itu dapat dihalau barisan penjagaan ketat petugas kepolisian.

Massa aksi pun sempat menaiki pagar gedung Balai Kota Cirebon sambil membentangkan spanduk Tolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak.

1. Desak polisi minta masuk gedung DPRD

Massa PMII Cirebon berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon. (IDN Times/Cirebon)

Awalnya, Massa PMII berorasi di sekitar kawasan Tugu Proklamasi. Satu per satu mereka berorasi menyampaikan aspirasi dan tuntutan aksi. Tak lama kemudian, pengunjuk rasa bergegas menuju kantor DPRD Kota Cirebon.

Membawa atribut bendera dan spanduk bertuliskan Tolak Kenaikan BBM, massa PMII membakar bekas tepat di depan gerbang kantor DPRD. Beberapa dari mereka tampak memanjat pagar. Mereka terus mendesak polisi agar diperkenankan masuk untuk menemui pimpinan DPRD.

"Kami cuma ingin menyampaikan aspirasi. Gedung DPRD ini gedung milik rakyat. Bolehkan kami masuk. Kami hanya ingin berdiskusi," seru Ketua PC PMII Cirebon, Alisa Riska M.

2. Dobrak pagar besi gedung DPRD

Massa PMII hendak mendongkrak pagar kantor DPRD Kota Cirebon. (IDN Times/Wildan Ibnu)

Usulan mereka yang tak dibolehkan masuk, massa PMII memaksa mendobrak pagar besi. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi pun tak terhindarkan. Menang jumlah dari petugas penjaga, massa akhirnya berhasil merangsek masuk halaman kantor DPRD.

Untungnya, petugas tak tidak terprovokasi dan dan bisa menahan emosi. Aksi unjuk rasa kembali berjalan kondusif. Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar mencoba menenangkan massa aksi. Ia mencoba melobi mahasiswa untuk tidak memaksa masuk ke dalam gedung. Sebab, pimpinan DPRD sudah mau menemui massa PMII.

"Tak usah masuk. Ruangan DPRD tidak cukup menampung seluruh peserta aksi demonstrasi. Ketua dan wakil ketua DPRD dipastikan hadir, mau menemui sahabat-sahabat mahasiswa," paparnya.

3. Minta wali kota dihadirkan

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Aziz bersama pimpinan DPRD menemui Massa aksi PMII Cirebon. (IDN Times/Cirebon)

Tak menunggu lama, pimpinan DPRD Kota Cirebon mau menemui peserta aksi di halaman kantor. Merasa tak puas hanya ditemui pimpinan legislatif, massa PMII pun meminta Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis dihadirkan untuk berdiskusi langkah kongkret eksekutif dan legislatif untuk menyalurkan aspirasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Beberapa menit berselang, kapolres menjamin wali kota bisa hadir menemui mahasiswa dengan catatan aksi berjalan kondusif dan tidak anarkis.

"Saya jamin, wali kota mau hadir di tengah-tengah mahasiswa. Harap tenang dan jangan anarkis. Silahkan sampaikan aspirasi, wali kota mau menemui," seru Kapolres AKBP Fahri Siregar.

4. Upaya kendalikan kenaikan bahan pokok

Aksi mahasiswa PMII Cirebon menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kota Cirebon. (IDN Times/Cirebon)

Kedatangan wali kota pun disambut gemuruh dan tepuk tangan. Diskusi di antara mahasiswa, pimpinan DPRD dan wali kota pun berjalan penuh perdebatan.

Di hadapan mahasiswa, Nashrudin Azis berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa PMII Cirebon. Ia pun sudah membuat skema pengendalian kenaikan bahan pokok atas kebijakan pemerintah pusat yang sudah kenaikan BBM.

Pemerintah Kota Cirebon akan mengeluarkan sejumlah program untuk masyarakat. Program bantuan itu harus secara cepat dan tepat disalurkan kepada masyarakat.

"Bagaimana agar pemanfaatan subdisi BBM ini tetap sasaran. Kita akan lakukan pemutakhiran data, apakah ada perkembangan, bertambah atau bagaimana nanti kita akan lakukan pemutakhiran agar tepat sasaran," ungkapnya.

Pemkot Cirebon sendiri nantinya akan meminta pengusaha untuk mengeluarkan CSR melalui operasi pasar atau pembagian sembako. Menurutnya, Disnaker pun akan mendata masyarakat yang pendapatannya di bawah tiga juta.

"Kami akan mengerahkan pengusaha mengeluarkan CSR melalui operasi pasar atau sembako. Pendataan kita juga akan lakukan pemutakhiran. Ini yang harus dilakukan agar tidak terlalu berat akibat dampak kenaikan BBM," kata dia.