Disnaker: Perusahaan di Kota Bandung Belum Tertib Data PHK Selama AKB

Marsana menjelaskan, sebelum awal AKB yang diperketat dan kini telah merelaksasi sejumlah sektor ekonomi beroperasi kembali. Angka pegawai yang dirumahkan dan terkena PHK ber KTP Kota Bandung masih ada sebanyak 9.200 orang. PHK sebanyak 3.396 orang dan yang dirumahkan 5.804 orang.

"Sedangkan untuk di luar KTP Kota Bandung namun bekerja di Kota Bandung ada sebanyak, 20.629 orang. Angka ini untuk pegawai dirumahkan dan terdampak PHK," ungkapnya.

Disnaker Kota Bandung sebelumnya sudah melakukan upaya pendataan ini melalui surat permohonan pada semua perusahaan yang ada di bawah ke wenangannya. Hanya saja, sampai saat ini belum ada perusahaan yang menyerahkan data itu.

"Terakhir kita sudah minta kirim data tapi sampai sekarang tidak nambah-nambah lagi. Cuma kalau minta data lagi susah juga," ucapnya.

Ia mengatakan, kesulitan pendataan ini selain perusahaan tidak memberikan laporan berapa karyawan terkena dampak dirumahkan dan terkena PHK, berbenturan juga dengan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa data ini tidak wajib dilaporkan.

"Sekarang kan di UU PPHI UU 13 kan tidak ada kewajiban bahwa di PHK harus melapor ke kita, termasuk yang di rumah kan. Itu sih susahnya," ungkapnya.

Marsana berpendapat, seharusnya hal ini tidak menjadi masalah untuk perusahaan melaporkan semua karyawan yang dirumahkan, terkena PHK dan yang saat ini sudah diizinkan bekerja kembali dalam kondisi pandemik seperti saat ini.

"Melapor ini tidak masalah, tapi kita sudah berkirim surat untuk melapor tapi begitu AKB diberlakukan ya sudah saja, laporan tidak ada perkembangan lagi," katanya.