Dinilai Lamban Tangani PMK, Ombudsman RI Akan Surati Menteri Pertanian

Yeka menyebutkan UU itu adalah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan perubahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Serta, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

“Sehingga berdampak pada meledak dan meluasnya penyebaran PMK. PMK menyebabkan kematian ternak dan penurunan produktivitas ternak yang berdampak terhadap kerugian ekonomi yang menimpa peternak,” ujar Yeka.

Menurutnya, pemerintah mempunyai kewajiban hukum dalam melindungi peternak. Lambannya penanggulangan dan pengendalian PMK dinilai sama dengan pengabaian kewajiban hukum dalam melindungi peternak.

Ombudsman pun menyarankan agar Kementerian Pertanian bersikap profesional dalam menjalankan semua tugas dan kewenangannya menangani penyebaran PMK. “Serta membangun koordinasi dan jejaring lintas stakeholder dalam penanggulangan dan pengendalian penyakit PMK,” kata Yeka menambahkan.

Dalam waktu dekat, Ombudsman berencana menyampaikan surat kepada Menteri Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendorong percepatan penanganan dan penanggulangan wabah PMK. Salah satunya dengan pendistribusian vaksinasi ternak.

Pemerintah diminta memfokuskan perhatiannya kepada kerugian para peternak dengan membangun sistem gantian rugi hewan ternak yang sakit maupun mati. Hal itu didukung Ketua Dewan Pemimpin Pusat Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Budiono.

“Setiap hari saya melihat 50 sampai 70 ekor sapi antre untuk dipotong demi menekan kerugian para peternak. Selain itu teman-teman peternak juga mengobati sapi-sapinya secara mandiri. Wabah ini sudah sangat menyebar,” ujarnya.

Budiono berharap pemerintah segera menyalurkan vaksinasi ternak dan juga menyediakan obat-obatan bagi hewan ternak yang sudah terjangkit. Pasalnya, persediaan obat-obatan di daerah saat ini juga mulai minipis bahkan sudah habis.

Kelangkaan obat itu diungkapkan Dewan Penasehat KSI Rohadi Tawab. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan kesulitan dalam membiayai penanganan wabah PMK. “Obat-obatan sangat langka, dan apabila ada harganya sangat mahal. Apabila ini dinyatakan sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa) maka dapat menggerakkan masyarakat maupun stakeholder lebih luas lagi,” ujarnya.