Dinilai Bobrok dan Sarat Kepentingan, Dedi Mulyadi Segera Bongkar BUMD Jabar
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ingin merombak sistem BUMD Jabar seperti Danantara.
- BUMD Jabar banyak mendapat modal tapi kurang menghasilkan keuntungan, asetnya bernilai tinggi.
- Dedi menilai perlu dipisahkan kelembagaan yang punya orientasi bisnis agar tidak terintervensi politik.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi blakblakan untuk merombak total sistem Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sejumlah BUMD nantinya akan berada dalam satu holding khusus.
Hal ini disampaikan Dedi dalam kegiatan Round Table discuccion Nagara Institute Featuring Akbar Faizal Uncensored di Bandung, Kamis (22/1/2026). Dedi mengatakan, pengelolaan BUMD Jabar nantinya akan menggunakan sistem seperti yang diterapkan di Danantara.
"Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar, karena banyak BUMD yang namanya ada tapi aktivitasnya tiada," ujar Dedi.
1. BUMD Jabar dapat suntikan besar tapi kas kosong
Dedi kemudian jujur terkait kondisi BUMD di Jabar saat ini yang memang banyak mendapatkan suntikan modal namun tidak banyak menghasilkan keuntungan. Sedangkan, aset yang dimiliki cukup bernilai tinggi.
"Dan kemudian juga mendapat modal yang cukup besar dari Pemprov Jabar tapi di kasnya kosong semua. Tetapi asetnya relatif tinggi Rp4 triliun, dan itu sebuah nilai strategis," ujarnya.
Dia kemudian menyinggung soal pimpinan di perusahaan milik daerah yang menurutnya ditempati oleh orang-orang pintar, namun dalam pekerjaannya kerap kali meninggalkan persoalan.
"Ketika memimpin Bank Jabar, orang pintar hampir jebol Rp6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol," kata Dedi dihadapan peserta diskusi.
2. Dedi ungkap bobroknya BUMD Jabar dari kepemimpinan gubernur sebelumnya
Lebih lanjut, Dedi merasa ada beberapa hal yang tidak beres dengan skema lelang dan kerja di BUMD Jabar. Sebelum ia menjadi gubernur, ada salah satu perusahaan daerah Jawa Barat yang menyewakan mobil listrik ke pemprov, dengan nilai satu mobil listriknya Rp350 juta per tahun.
"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit," ucapnya.
"Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari," kata Dedi.
3. BUMD jangan dipolitisasi
Dengan kondisi itu, Dedi menilai, pembuat keputusan harus memisahkan kepentingan kelembagaan yang punya orientasi bisnis untuk tidak terintervensi oleh politik, dan harus mengedepankan aspek Independensi atau netralitas.
"Saya contoh saja, karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi," tuturnya.
Dedi menegaskan, aspek-aspek yang bersifat profesionalisme pengelolaan kelembagaan yang memiliki orientasi finansial tidak bisa asal menempatkan orang, dan itu harus bersih dari kepentingan politik.
"Karena finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," katanya
