Dinilai Arogan dan Intimidatif, Perusahaan Penyalur Air Resahkan Warga

Warga setempat mengizinkan pipa milik perusahaan melintasi tanah mereka karena keberadaannya ikut memberikan lapangan pekerjaan. “Tadinya banyak warga yang bekerja di sana tapi keluar karena perlakuan pemilik dan atasan yang arogan dan intimidatif,” katanya.

Dia mengatakan, beberapa warga mengaku diancam oleh oknum pengelola perusahaan karena menentang mereka. Selain itu, ada pula warga yang sempat bekerja di sana mengaku mendapatkan perlakuan buruk.

Karena itu, warga pun menuntut pihak perusahaan untuk memindahkan pipa mereka yang melintasi tanah milik warga. Selain itu, ada pula pipa yang juga dinilai mengganggu saluran air karena berada di dasarnya.

“Warga bahkan siap mengajukan berita acara keberatan dengan operasional perusahaan tersebut,” ujar dia mengancam.

Warga berharap bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Keluhan itu segera ditanggapi oleh Kepala Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Purwakarta, Hariman Dwi Anggoro. Ia mempersilakan warga yang merasa keberatan dan dirugikan untuk melapor langsung ke bagian pengaduan di instansinya.

“Bisa ke bagian pengaduan di Mal Pelayanan Publik Maduka, nanti dilihat izinnya ada atau tidak ada,” kata Hariman saat dihubungi.

Menurutnya, posisi pemerintah daerahnya dalam suatu kasus seperti itu hanya sebagai penengah antara warga dan pengusaha.

Mengenai izin operasional perusahaan pengolahan dan penyaluran air bersih, Hariman menyatakan itu bukan kewenangannya. “Kewenangan tersebut saat ini berada di instansi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Keterbatasan wewenang membuat pemerintah daerah diakui kesulitan untuk mengendalikan perusahaan serupa. Ia berharap, permasalahan yang terjadi di Desa Pusakamulya kali ini pun bisa diselesaikan melalui musyawarah.