Demokrasi Kita Desak Pemkot Bandung Segera Benahi Sistem Angkot

Aliyah mengatakan persoalan angkot sudah bertahun-tahun dibahas oleh berbagai komunitas dan masyarakat. Namun hingga kini, perubahan yang diharapkan belum juga terwujud.

Karena itu, Demokrasi Kita menggelar forum Rembug Wargi dengan melibatkan warga, akademisi, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama. Menurutnya, seluruh pihak sebenarnya memiliki cita-cita yang sama untuk membenahi transportasi umum, tetapi masih terbentur berbagai kendala.

Ia menilai salah satu penyebab lambatnya transformasi angkot adalah minimnya political will. Karena itu, pihaknya mencoba membangun public pressure agar pemerintah menjadikan reformasi transportasi umum sebagai prioritas.

"Kalau kita hanya mengandalkan political will itu susah. Makanya kami ingin meningkatkan public pressure supaya komitmen pemerintah terhadap transportasi umum menjadi lebih mendesak," ujarnya.

Dalam diskusi ini, Demokrasi Indonesia memberikan lima usulan yaitu:

1. Mengusulkan agar sopir angkot dibebaskan dari sistem setoran sehingga tidak lagi bergantung pada praktik ngetem untuk mengejar pendapatan. Skemanya bukan pemerintah yang menggaji sopir secara langsung, melainkan pemerintah membayar layanan kepada operator atau koperasi, kemudian koperasi memberikan gaji tetap kepada para sopir. Dengan adanya kepastian pendapatan, sopir dapat lebih fokus memberikan pelayanan kepada penumpang.

2. Ketika sopir sudah memperoleh penghasilan yang pasti, pemerintah dan masyarakat dapat menetapkan standar pelayanan yang wajib dipenuhi. Misalnya, sopir harus mengenakan seragam, tidak merokok saat bekerja, menjaga kebersihan kendaraan, serta menerapkan tarif yang jelas dan tidak berubah-ubah.

3. Angkot perlu diintegrasikan dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT). Perencanaannya tidak boleh dilakukan secara terpisah, tetapi harus menjadi satu kesatuan sistem transportasi yang terintegrasi.

4. Seluruh program tersebut memerlukan satu otoritas yang bertanggung jawab mengelola transportasi secara menyeluruh. Pengelolaan tidak bisa dilakukan secara terpisah karena akan menyulitkan koordinasi. Bentuk kelembagaannya dapat ditentukan oleh Wali Kota, baik melalui konsorsium, kelompok kerja di Dinas Perhubungan, maupun model lainnya.

5. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Koperasi angkot, warga, maupun pihak terkait lainnya perlu diajak berdiskusi sejak awal. Kami siap membantu selama dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung memastikan pembenahan angkutan kota (angkot) telah menjadi bagian dari rencana pengembangan transportasi umum di Kota Bandung. Transformasi tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang tengah disiapkan pemerintah.

Dishub menilai persoalan transportasi di Kota Bandung tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota sendiri. Karena itu, pengembangan angkot dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya.

"Semua yang sudah disampaikan oleh warga ini sebetulnya memang sudah sejalan dengan perencanaan yang memang sudah kami rencanakan," kata Kepala Seksi Manajemen Angkutan Umum Dishub Kota Bandung, Santi Prianti.

Santi mengatakan, pembangunan sistem transportasi umum yang andal menjadi fokus bersama seluruh pemangku kepentingan di Bandung Raya. Menurutnya, melalui program BRT, angkot nantinya tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem transportasi yang saling terhubung.

Integrasi tersebut tidak hanya mencakup jaringan rute, tetapi juga sistem pembayaran hingga infrastruktur pendukung agar masyarakat lebih mudah berpindah moda transportasi.

"Melalui program BRT ini, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, dan kota/kabupaten di Bandung Raya bersama-sama menciptakan sistem transportasi umum yang handal dan terintegrasi, baik dari segi rute, sistem pembayaran, maupun infrastrukturnya," ujarnya.

Santi menyebut Wali Kota Bandung memiliki komitmen terhadap pengembangan transportasi umum. Hal itu dibahas dalam sejumlah pertemuan yang melibatkan Dishub bersama kepala daerah.

Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dilakukan secara rutin untuk membahas pembangunan transportasi massal, termasuk dampak yang akan muncul selama proses implementasi.

"Kalau kolaborasi, setiap minggu ada dua sampai tiga rapat yang selalu kami laksanakan secara intens bersama pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait," katanya.