Demo May Day, Polrestabes Bandung Antisipasi Penyusupan Oknum Anarko

Menurutnya, untuk aksi besok rencana ada sekitar 1.000 hingga1.500 buruh dari berbagai daerah yang bakal datang ke Gedung Sate. Jumlah tersebut bisa bertambah karena data yang dihimpun belum masuk seluruhnya.

Kepolisian pun sejak kemarin sudah melakukan penyisiran kemungkinan adanya tambahan personil aksi Mayday dari oknum tertentu, seperti anarko. Setiap Polsek sudah diminta memetakan potensi oknum tersebut karena dikhawatirkan membuat kekacauan.

"Penyisiran sudah dilakukan sejak semalam di kantung-kantung Anarco. Pagi dilanjutkan lagi sampai nanti pas kedatangan buruh (di Gedung Sate)," kata Aswin.

Untuk menjaga aksi ini tetap damai, akan ada sekitar 1.100 anggota kepolisian baik dari Polrestabes Bandung maupun Polda Jabar. Tim dari Sabara Polda Jabar, Brimob, dan anggota masing-masing Polsek disiagakan.

Pengalihan arus pun bakal dijalankan, tapi hanya di sekitar Gedung Sate atau titik buruh melakukan aksinya. Tidak ada pengalihan arus signifikan untuk pengamanan esok hari.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk mengubah aksi May Day  atau Hari Buruh yang biasanya digelar pada 1 Mei ini menjadi 12 Mei 2022. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, hal ini dilakukan untuk menghormati nalam takbiran dan perayaan Idul Fitri yang jatuh bertepatan dengan May Day.

"KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan memusatkan perayaan May Day 12 Mei nanti di Patung Kuda dengan menurunkan massa buruh sebanyak 4-5 ribu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/5/2022).

Andi Gani yang juga Pimpinan Buruh ASEAN (ATUC) ini menilai, perjuangan buruh Indonesia masih panjang karena ada beberapa masalah yang belum selesai di antaranya Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Andi Gani meminta Klaster Ketenagakerjaan lebih baik dikeluarkan dari Omnibus Law serta membatalkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jika Klaster Ketenagakerjaan tetap dilanjutkan di DPR, kata Andi Gani, penolakan pasti akan terus terjadi.