Dedi Mulyadi Syaratkan Penerima Bantuan Pemerintah Harus KB
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan syarat penerimaan seluruh bantuan sosial dari pemerintah pusat dan provinsi harus terintegrasi dengan program Keluarga Berencana (KB). Nantinya setiap penerima diwajibkan sudah melaksanakan KB.
Seperti penyaluran bantuan jaringan listrik baru dari pemerintah provinsi, Dedi mengatakan, nantinya para penerima harus dipastikan sudah melaksanakan KB terlebih dahulu. Kemudian, pemberian beasiswa juga harus dipastikan ibu kandungnya sudah melangsungkan KB.
"Ada 150 ribu jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh tapi ibunya di-KB dulu," ujar Dedi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah, dikutip Selasa (29/4/2025).
1. Penerima Bansos juga harus sudah KB
Selain itu, untuk penerimaan bantuan sosial dan beberapa bantuan lainnya yang sumbernya dari pemerintah pusat, Dedi juga berharap harus terintegrasi dengan program KB.
"Kemudian nanti mudah-mudahan penerima Bansos yang misalnya masih usia produktif boleh nerima bansos tapi KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi dengan kabupaten kota, boleh menerima tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu," tuturnya.
2. KB laki-laki juga akan disyaratkan
Kendati demikian, Dedi hendak memfokuskan agar syarat KB ini tidak hanya dibebankan kepada perempuan saja, melainkan laki-laki pun bisa dijadikan opsi lain untuk penerimaan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Tapi hari ini yang saya kejar yang KB harus laki-laki. Kenapa, jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi," ucapnya.
"Harus laki-lakinya, kenapa, kalau perempuannya seringkali banyak problema, nanti ada minum pil KB lupa, beda dengan Pilkada," katanya, berkelakar.
3. Semua data harus sudah terintegrasi
Seluruh syarat ini, kata dia harus sudah terintegrasi dengan data kabupaten dan kota ke tingkat provinsi. Setelah itu, disampaikan langsung ke kementerian terkait untuk dijadikan pertimbangan saat memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Ini harus terintegrasi dan berbasis data kependudukan, data itu saya ingin sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa, ketika kami menurunkan bantuan, sudah KB, bantu, belum, KB dulu," katanya.
Menurutnya, dalam rumah tangga sosok pria harus berani menanggung semuanya, baik jaminan kepada anak hingga berani melakukan tindakan KB.
"Seluruh ini harus terintegrasi tidak boleh sendiri-sendiri, sehingga Pemprov Jabar hari ini mempelopori semua perempuan terintegrasi dan akan terintegrasi kebijakan provinsi," katanya.
