Dedi Mulyadi Siap Beri Sanksi Tegas Kepala Sekolah Sediakan Kursi Anak Pejabat di SPMB 2025
- Dedi Mulyadi siap memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang menyediakan kursi anak pejabat di SPMB 2025
- Seluruh kepala sekolah sudah diinstruksikan untuk menolak siswa titipan, dan akan ditindak tegas jika melanggar
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto menegaskan bahwa praktik kecurangan dalam SPMB akan mudah terlihat melalui sistem yang sudah disiapkan
Bandung, IDN Times - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Barat dinilai rawan terjadi kecurangan yang dilakukan oknum mengatasnamakan pejabat, dengan tujuan anaknya dapat masuk ke sekolah tertentu. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, jika terjadi kecurangan dalam SPMB tahun ini, maka semuanya akan diberi saksi tegas.
Dedi tidak menampik dalam sistem penerimaan siswa baru kerap dimanfaatkan oknum yang mengatasnamakan pejabat tertentu agar diberikan kursi di sekolah tujuan. Dedi berharap, praktik tersebut tahun ini ini sudah hilang.
"Pada sistem penerimaan siswa baru. Biasanya dengan sistem yang sekarang ini, suka banyak titipan, titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan, pokoknya tidak ada titipan-titipan!," ujar Dedi, Senin (9/6/2025).
1. Kepala sekolah jangan main-main
Dedi menegaskan jika seluruh kepala sekolah sudah diinstruksikan untuk menolak siswa titipan, jika melanggar, maka yang bersangkutan akan ditindak tegas. Oleh karena itu, Dedi menginginkan agar kepala sekolah bisa lebih berhati-hati dan tidak berbuat curang.
"Kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi!" tegasnya.
2. Kecurangan akan mudah dilihat dalam sistem
Senada dengan gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto menegaskan, praktik kecurangan dalam SPMB, akan mudah terlihat melalui sistem yang sudah disiapkan.
"Nanti akan kelihatan jadi kita bisa lihat ada yang tidak berbuat baik tidak sesuai fakta akan kelihatan, seperti dari dari jalur afirmasi atau lewat domisili nanti akan kelihatan di sistem," katanya.
3. Kecurangan karena integritas yang rendah
Purwanto menegaskan, Disdik Jabar telah melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, dan SLB di Jabar tahun 2025, agar SPMB jenjang SMA, SMK dan SLB berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai pungutan liar atau pungli.
"SPMB sudah punya aturan baku, tapi masalahnya sering muncul bukan karena sistem, melainkan karena integritas yang lemah, baik dari penyelenggara maupun masyarakat," katanya.
Pihaknya mengimbau agar seluruh pejabat struktural, kepala cadisdik, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan seluruh pihak berkomitmen dalam melaksanakan SPMB.
