Dedi Mulyadi: Persoalan Kursi Kabinet Serahkan kepada Presiden Jokowi

03 Jul 2019, 12:40 WIB

IDN Times/Yogi Pasha

Bandung, IDN Times - Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang juga ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Amin, Dedi Mulyadi mengajak semua pihak agar menyerahkan masalah penunjukan menteri sepenuhnya kepada presiden. Dia berharap, partai koalisi tidak terlalu mendikte atau memaksakan diri mengajukan calon menteri.

Dedi mengatakan, memahami bahwa presiden diusung oleh partai politik karena memiliki keyakinan bahwa presiden bisa mewujudkan seluruh mimpi dan harapan masyarakat untuk hidup layak dan sejahtera. Negara juga memiliki mimpi bahwa keutuhan NKRI tetap terjaga.

Untuk itu, kata Dedi, presiden harus dibantu para menteri yang memiliki kemampuan manajerial dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Sehingga kecepatan presiden harus dibantu para menteri.

"Untuk itu saya memandang bahwa seluruh otoritas penunjukan menteri adalah kewenagan presiden. Tak elok rasanya kita harus mendikte presiden untuk ngomong soal penjatahan menteri. Biarkan presiden memiliki otoritas untuk menentukan siapa dan dari menteri yang akan ditunjuk, tanpa harus membicarakan bahwa dia dari partai, kalangan profesional atau dari kelompok mana pun," kata Dedi dalam rilis yang diterima IDN Times, Rabu (3/7).

1. Jangan mendikte dan memaksakan diri

IDN Times/Yogi Pasha

Dedi mengatakan, partai dan semua pihak agar jangan terlalu mendikte dan memaksakan diri. Sebab, harapan masyarakat terhadap presiden adalah mendapat menteri-menteri yang sesuai dengan proporsi, kemampuan, dan akselerasi kerja sama dengan presiden.

"Sehingga ketika jadi menteri, maka dia mengabdi kepada presiden bukan kepada partai. Itu cara membangun kinerja kabinet yang berkualitas," tandas mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

2. Serahkan kepada Presiden Jokowi

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Selain itu, terkait penentuan calon menteri, presiden tidak boleh dibatasi oleh apa pun. Misalnya, presiden berkehendak mengambil nama A, B, C, D. Dia mampu pada bidangnya, kemudian orang itu secara politik kebetulan punya afiliasi dengan partai A, ya tidak masalah jika presiden berkehendak.

Atau partai B, misalnya, menginginkan banyak nama untuk jadi menteri. Tapi secara kebetulan dari sisi personalitas dan postur, yang bersangkutan tidak begitu cukup mumpuni untuk bekerja pada bidang-bidang yang tersedia, ya jangan juga itu dipaksakan.

"Jadi semuanya diserahkan ke presiden tanpa harus membicarakan profesional dan partai politik," katanya.

3. Profesional belum tentu punya kemampuan

Dok.IDN Times/Istimewa

Menurut Dedi, di kalangan partai politik juga banyak orang-orang profesional. Sebaliknya, di kalangan profesional belum tentu juga dia punya kemampuan dan sesuai harapan.

"Intinya, prefesionalisme tidak diukur oleh partai politik atau bukan partai politik," tandas Dedi.

Dedi mengakui, koalisi partai sudah terbiasa mengajukan calon menteri. Tradisi itu sudah berlangsung cukup lama. Tapi tetap otoritasinya berada di presiden dan itu hak preogratifnya. Diterima atau ditolak ajuan itu adalah kewenangan presiden.

"Misalnya, ketika partai mengajukan nama-nama, tapi ternyata presiden mengajukan nama lain karena dianggap layak dan mumpuni, ya no problem," katanya.

4. Jokowi sudah tidak punya beban

Internet

Menurut Dedi, pada periode kedua ini presiden sudah tidak punya beban apa pun. Sehingga, dalam masa kepemimpinannya lima tahun mendatang, pemerintahan akan berjalan lebih efektif. Sebab, presiden bisa mengambil keputusan bebas tanpa takut menyinggung partai A, partai B dan lainnya.

"Pak Jokowi pernah berkata, saya tidak punya beban. Artinya Pak Jokowi sangat tulus dalam mengambil keputusan politik," kata anggota DPR terpilih ini.

"Kan, pada periode pertama masih mempertimbangkan orang, takut tersinggung dan lainnya, karena butuh nyalon periode kedua," lanjut Dedi.

Dedi berharap presiden yang tanpa beban ini melahirkan postur kabinet yang sesuai harapan publik tanpa terlalu terbebani oleh kepentingan jangka pendek.