Dedi Mulyadi Minta Kenaikan Tarif Wisata Pulau Komodo Dievaluasi

Dedi Mulyadi menilai kebijakan menaikkan tarif pariwisata itu berlebihan dan malah akan berdampak terhadap penurunan jumlah wisatawan. “Kekhawatiran orang itu setelah ada tarif tersebut maka jumlah wisatawan menurun dan kemudian taman komodo itu menjadi taman eksklusif yang dikuasai oleh korporasi tertentu,” ujarnya.

Ia menjelaskan maksudnya dikuasai korporasi tertentu adalah, mematikan industri pariwisata yang telah dikelola secara tersebar oleh pengusaha kecil dan lokal. Karena itu, ia pun meminta kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali rencana tersebut.

Bagi Dedi, polemik kenaikan tarif wisata Pulau Komodo kali ini mengingatkannya kepada sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat. Misalnya, areal hutan yang hilang setelah diserahkan ke pihak swasta. Sehingga, kaum adat setempat tergusur dan kehidupannya menjadi mati seperti terjadi di Kalimantan dan Sumatera.

Selain itu, permasalahan hewan yang dilindungi pun terjadi di berbagai daerah. Salah satunya gajah Lampung yang masuk ke pemukiman warga karena kelaparan dan kerusakan areal hutan akibat alih fungsi hutan yang dikelola pihak swasta.

“Begitu juga di Jawa Barat. Macan tutul mau punah karena berebut (lahan) dengan warga. Macan tutul turun makan kambing kemudian (macan) dibunuh (warga),” tutur Dedi menambahkan.

Menurut Dedi, paket tersebut malah akan menjadikan identitas Pulau Komodo sebagai tempat pariwisata orang kaya dan mematikan ekonomi lokal. Karena itu, Ia berharap ada tindakan nyata sehingga kegelisahan masyarakat terhadap berbagai polemik komodo tidak terjadi.

“Kalau ternyata paket itu mengubah brand (Pulau Komodo) menjadi milik orang kaya, komodo itu seolah-olah tidak bisa hidup tanpa paket yang Rp 15 juta dan membuat warga sekitar kehilangan lingkup ekonomi yang besar, lebih baik evaluasi saja jangan berlakukan,” tuturnya.