Dedi Mulyadi Bebersih, BUMD Digabungkan Jadi Dua Perseroda

Dedi memastikan, pembahasan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat pun semakin serius, dan bakal bertemu dengan pucuk pimpinan legislatif untuk membahas rencana peraturan daerah menggabungkan BUMD menjadi satu pada tahun 2026.

"BUMD-nya digabung, karena BUMD terlalu banyak. Banyak direktur, cukup satu saja. Satu BUMD kemudian holding dan satu Bank BJB," kata dia.

Ia menegaskan diperlukan perubahan besar terhadap keberadaan BUMD di Jawa Barat. Apabila BUMD tidak diubah maka kondisinya akan terus tidak jelas.

"Harus diubah kalau gak, gak jelas terus. Mungkin ada yang digabung, atay ada yang ditutup. BUMD terlalu banyak itu gak sehat, BUMD yang sehat itu satu multifungsi," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengatakan, rencana pembentukan superholding ini masih menunggu hasil evaluasi secara penuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, termasuk masa transisi.

"Ini arahan Pak Gubernur dan tentu berdasarkan pemikiran yang cermat. Makanya saat ini kami sedang melakukan evaluasi komprehensif untuk semua BUMD," ujar Herman, Senin (11/8/2025).

Untuk menggabungkan induk perusahaan BUMD ini, Herman akan melihat kondisi keuangan dan performa dari masing-masing BUMD. Selanjutnya dilakukan pemetaan dan pembentukan kluster. Setelah itu, baru akan dilakukan holding.

Sementara itu rencana pembentukan holding dan evaluasi ini dilakukan dengan menggandeng perguruan tinggi dan profesional, termasuk mendapatkan dukungan dari BPKP dan BPK. Dalam evaluasi juga dilakukan audit kinerja.

"Ini sedang berproses dan kami kerja sama dengan perguruan tinggi, kami kerja sama dengan profesional dengan konsultan, ya. Termasuk kami juga minta bantuan dari BPKP, dari BPK," ucapnya.

Menurut Herman, langkah ini memerlukan waktu dan kecermatan dengan memperhitungkan situasi serta kondisi ke depan. Jangan sampai, hadirnya holding tak menghasilkan apa-apa bagi BUMD Jabar. 

"Jadi holding BUMD kami lakukan dengan cermat ya sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan ke depan. Jangan sampai setelah holding keadaan tidak jauh lebih baik, karena holding itu kan harus memastikan BUMD Jawa Barat harus jauh lebih baik," katanya.

Herman menargetkan, proses evaluasi dan audit ini bisa selesai pada akhir 2025, kemudian menjadi bahan kebijakan Dedi Mulyadi ke depan. Namun dia memastikan prinsip kehati-hatian akan tetap menjadi pegangan dalam memutuskan urusan BUMD ini.

"Ya, kami harapkan akhir tahun ini ya sudah bisa ditetapkan. Tapi nanti kita lihat di perjalanan Pak Gubernur ya menyampaikan lebih cepat lebih baik. Tapi tetap harus prudent. Cepat tapi prudent, prudent tapi harus cepat gitu. Ini yang kami sedang lakukan di Pemda melalui Biro BIA ya," kata Herman.