Data Kemiskinan Bandung Dipertanyakan, Farhan Soroti 100 Ribu Warga

28 Oct 2026, 11:05 WIBKota Bandung4 min read

Yogi Pasha

News

Channel

Add Us on Google

Data Kemiskinan Bandung Dipertanyakan, Farhan Soroti 100 Ribu Warga

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (IDN Times/Yogi Pasha)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mempertanyakan akurasi data kemiskinan, termasuk sekitar 100 ribu warga, agar masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak terlewat.
Pemkot Bandung akan menelusuri perubahan desil 4 dan 5 ke desil 6 bersama legislatif; warga yang terbukti membutuhkan akan menerima bantuan sementara.
Farhan menempatkan konsolidasi DTKS dan data kependudukan sebagai bagian Satu Data Indonesia, dengan Disdukcapil menjadi fondasi layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melihat data warga miskin mungkin belum pas. Ada sekitar 100 ribu warga yang perlu dicek. Pemerintah Kota Bandung mau memperbaiki data agar orang yang masih butuh bantuan tidak terlewat. Sambil data dibetulkan, warga yang terlihat butuh akan diberi bantuan sementara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perhatian Pemkot Bandung terhadap ketepatan data kemiskinan menunjukkan upaya untuk menjangkau warga berdasarkan kondisi nyata, bukan semata perubahan kategori desil. Dengan melibatkan berbagai lembaga dan menyiapkan bantuan sementara bagi warga yang masih membutuhkan, pembenahan administrasi kependudukan berpotensi memperkuat ketepatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti akurasi data kemiskinan di Kota Bandung dalam upaya pembenahan data penerima bantuan sosial. Ia mempertanyakan apakah seluruh warga miskin telah terdata dengan baik, terutama di tengah perubahan kategori kesejahteraan atau desil yang berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan.

“Jangan-jangan data warga miskin Kota Bandung belum terdeteksi dengan baik,” ujar Farhan saat membahas pentingnya konsolidasi data dalam momentum Hari Sumpah Pemuda di Balaikota Bandung, Rabu(28/10/2026).

Farhan menyebut angka sekitar 100 ribu warga sebagai jumlah yang perlu dicermati dalam pembenahan data tersebut. Menurutnya, administrasi kependudukan menjadi fondasi penting untuk memastikan pemerintah memiliki data yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Persoalan ini menjadi perhatian karena ketidaksesuaian data berisiko membuat warga yang membutuhkan tidak teridentifikasi dengan tepat. Karena itu, Pemkot Bandung berupaya mengidentifikasi masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan, terutama mereka yang masih membutuhkan bantuan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

1. Perubahan Desil 4, 5, dan 6 Jadi Perhatian

Suasana gedung Kementerian Sosial dipadati warga miskin akibat pembaruan desil dan belum menerima bantuan sosial (bansos), Kamis (17/9/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Farhan mengatakan, salah satu tantangan dalam pembenahan data kesejahteraan adalah masa transisi kategori desil 4, 5, dan 6. Pemerintah perlu memastikan perubahan status tersebut sesuai dengan kondisi warga agar proses pendataan tidak mengabaikan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan.

Untuk itu, Pemkot Bandung mengajak anggota DPRD Kota Bandung, DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kota Bandung, serta DPR RI dari daerah pemilihan Kota Bandung untuk bersama-sama mengidentifikasi warga yang mengalami perubahan status dari desil 4 atau 5 ke desil 6.

Farhan mengatakan, warga yang secara nyata masih membutuhkan bantuan akan mendapat bantuan sementara sambil menunggu proses perbaikan data.

“Jika secara kasatmata warga tersebut membutuhkan bantuan, Pemkot Bandung akan memberikan bantuan sementara sambil memperbaiki data,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkot Bandung bekerja sama dengan agen perlindungan sosial yang ditunjuk pemerintah pusat bersama TNI dan Polri.

Meski demikian, angka sekitar 100 ribu warga yang disampaikan Farhan masih perlu diperjelas cakupannya. Belum ada penjelasan dalam keterangan tersebut mengenai apakah angka itu merujuk pada warga yang mengalami perubahan desil, masyarakat yang sedang diverifikasi, atau kelompok warga dengan persoalan pendataan lainnya.

Kejelasan angka tersebut penting untuk mengetahui skala persoalan sekaligus mengukur dampaknya terhadap penyaluran bantuan sosial. Perubahan desil sendiri tidak serta-merta berarti seseorang kehilangan seluruh bantuan karena ketentuan penerima berbeda pada setiap program.

2. Farhan kaitkan konsolidasi data dengan kedaulatan digital

Ilustrasi pendataan masyarakat. (Polmankab)

Bagi Farhan, pembenahan data kesejahteraan bukan sekadar urusan administrasi bantuan sosial. Ia menempatkan upaya tersebut sebagai bagian dari kedaulatan digital Indonesia melalui program Satu Data Indonesia.

Menurutnya, konsolidasi data di tingkat daerah penting agar pemerintah memiliki informasi yang lebih terpadu mengenai masyarakat. Tanpa pembenahan yang memadai, data yang digunakan untuk menyusun kebijakan berisiko tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

“Kalau kita tidak melakukan konsolidasi desil di daerah, ancaman terhadap kedaulatan data Indonesia akan sangat besar. Itu salah satu ancaman nonperang terbesar yang harus kita hadapi sekarang,” ujar Farhan.

Ia mengatakan, tantangan pembenahan data juga menjadi perhatian dalam diskusinya dengan sejumlah anggota DPR RI dari Komisi I. Pembenahan desil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menurutnya, menjadi bagian penting dalam proses konsolidasi tersebut.

Namun, integrasi data tidak cukup hanya dilakukan dengan menyatukan informasi dari berbagai instansi. Pemerintah juga perlu memastikan proses verifikasi berjalan dengan baik, perubahan status dapat dipertanggungjawabkan, dan masyarakat memiliki saluran untuk memperbaiki data yang tidak sesuai.

Langkah tersebut penting agar pembenahan sistem tidak berhenti pada urusan administratif, tetapi benar-benar membantu pemerintah mengenali warga yang membutuhkan perlindungan sosial.

3. Disdukcapil jadi fondasi pembenahan data warga

Ilustrasi layanan jemput bola Disdukcapil. (Dok. Istimewa)

Farhan menegaskan, administrasi kependudukan menjadi salah satu kunci pembenahan data masyarakat. Ia menunjuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai sektor utama yang menopang integrasi data lintas layanan pemerintah.

Menurutnya, kualitas data kependudukan akan berdampak pada sejumlah perangkat daerah, terutama Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Sosial (Dinsos).

“Karena itu, administrasi kependudukan menjadi sangat penting. Disdukcapil menjadi leading sector. Dampaknya nanti akan terlihat di Disdik, Dinkes, dan Dinsos. Hulunya ada di Disdukcapil, kemudian berlanjut ke tiga layanan tersebut,” kata Farhan.

Data kependudukan yang akurat dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan warga dalam berbagai layanan, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga perlindungan sosial. Sebaliknya, data yang tidak mutakhir berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat dan kebijakan yang diterapkan.

Karena itu, tantangan Pemkot Bandung bukan hanya mengintegrasikan data, melainkan juga memastikan informasi tersebut terus diperbarui dan dapat dikoreksi ketika tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pembenahan data pada akhirnya perlu dibuktikan melalui ketepatan identifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan begitu, program Satu Data Indonesia tidak sekadar menjadi upaya menyatukan sistem administrasi, tetapi juga dapat mendukung pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.