Dari SBY hingga GAM, Cerita Mahfud MD pada Millennial Bandung

Untuk memulai menjawab pertanyaan itu, Mahfud lebih dulu menjelaskan sepenggal kisah waktu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-6. Kala itu, kata Mahfud tanpa menjelaskan waktu dan tempat, SBY dituding ramai-ramai dalam sebuah rapat pimpinan.

“Tudingan itu bertanya ‘Kenapa sekarang kok demonstrasi setiap hari, intoleran tumbuh?’. Kata Pak SBY: ‘Saudara, sekarang zaman sudah berubah. Saudara itu masih berpikir zaman orde baru di mana ada demo sedikit saja diselesaikan oleh Pak Harto (Soeharto Presiden Indonesia ke-2).”

Cerita tentang SBY itu terus dilanjutkan Mahfud. “Sementara kalau sekarang (di era demokrasi), ada DPR yang enggak setuju. Kalau pun DPR setuju, ada media massa yang enggak setuju. Lalu SBY bilang: ‘Kalau semua enggak setuju, bagaimana saya bisa ambil keputusan? Kita kan negara demokrasi’ kata Pak SBY waktu itu,” ujar Mahfud, berkisah.

Artinya, kata Mahfud, pemerintah tidak melakukan pembiaran terkait dengan maraknya aksi unjuk rasa dan tumbuhnya sikap intoleran dalam bermasyarakat. Menurutnya, hal tersebut tak lebih dari sebuah proses menuju demokrasi yang sempurna.

“Sebenarnya bukan pembiaran. Ini memang proses demokrasi yang harus ditata secara pelan-pelan sehingga demokrasi semakin baik gitu, ya,” katanya.

Berbagai peristiwa intoleran yang terjadi di Indonesia bukan menjadi masalah besar jika negara masih bisa mempertahankan tiga prinsip dalam berdemokrasi. Kepada hadirin yang sebagian besar berada dalam kelompok usia millennial, Mahfud menjelaskan ketiga prinsip tersebut.

“Satu kebebasan, menjadi konsep yang betul-betul digunakan Gus Dur (Presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid). Dua ialah kesamaan kedudukan di depan publik, bagaimana hukum ditegakan tanpa pandang bulu. Dan ketiga ialah menjaga kesatuan demi kesejahteraan bersama,” ujar Mahfud.

Dalam praktik demokrasi, lanjut Mahfud, menjunjung ketiga prinsip tersebut bukan hanya menjadi tugas pejabat negara. “Bukan harus polisi, DPR. Semua harus bekerja untuk ini,” ujar Mahfud.

Demokrasi berarti seluruh masyarakat bersama-sama membangun negara. Bukan ditentukan oleh salah satu kubu. “Sekarang kita masih terpencar, begitu, memang dalam proses yang lebih baik,” tuturnya.

Perbedaan adalah kenyataan yang harus diterima, kata Mahfud. Untuk menjelaskan itu, ia memulai dengan berkisah tentang Gerakan Aceh Merdeka alias GAM, sebuah gerakan separatis masyarakat Aceh yang sudah lahir sejak 1976.

Gerakan separatis tersebut diceritakan Mahfud berakhir karena sebuah kejenuhan. “Begini, waktu 2001, kalau ke Aceh itu saudara dikawal suruh pakai rompi anti peluru. Kenapa? Di sana orang Aceh ingin merdeka. Sekarang mereka sudah lelah seperti itu,” tuturnya, kepada hadirin. Lewat kisah itu, Mahfud ingin menjelaskan bahwa kelompok separatis pada akhirnya akan merasa jenuh, karena gerakan mereka tak membawa manfaat selain terenggutnya nyawa manusia.

Hikmah menjadi Indonesia semakin dirasakan masyarakat Aceh ketika mereka tertimpa musibah tsunami pada 2004 silam. Peristiwa itu membuat masyarakat Indonesia terpukul, dan beramai-ramai mengirim bantuan ke Aceh.

“Ketika Aceh ditimpa tsunami, seluruh Indonesia dari Ternate sampai Papua, dan daerah-daerah lainnya, datang ke Aceh untuk membantu. Sehingga mereka (Masyarakat Aceh) sadari, ya kita ini Indonesia. Lalu pemerintah memberikan janji bahwa setiap penduduk Aceh akan diberi tanah 5 hektar oleh negara karena itu hak rakyat Aceh,” ujar Mahfud, mengakhiri penjabarannya.