Bupati Dadang: Pemda Tindak Tegas Pihak yang Ubah Lahan di Pengalengan

Dadang menuturkan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin ihwal mengubah lahan kebun teh menjadi sayur. Selama ini kawasan tersebut memang hanya diperuntukan bagi tanaman teh yang berada di bawah pengawasan PTPN.

"Kami tidak mau mengeluarkan izin, karena belum ada ketentuan yang namanya HGU (Hak Guna Usaha) ya ada bangunan. Kecuali kalau tata ruangnya sudah sesuai dengan ATR, nah baru ada peningkatan," lanjutnya.

Menurut Dadang, pemerintah tidak bisa asal dalam mengeluarkan izin lahan. Untuk kasus lahan kebun teh, pihaknya akan lebih dulu mengecek HPL (Hak Pengelolaan Lahan).

"Setelah ada HPL baru kami mengeluarkan izin. Insya Allah saya tidak akan terjebak ya," imbuhnya.

Sebelumnya, puluhan hektare lahan di perkebunan teh Kertamanah, Pangalengan, Kabupaten Bandung, habis dicabuti oleh sekelompok masyarakat. Lahan itu kemudian diubah menjadi lahan perkebunan untuk wortel dan teh.

Alih fungsi ini mendapat kecamatan dari kelompok masyarakat termasuk pekerja kebun teh di PTPN. Sebab, tidak seharusnya lahan ini digunduli tanpa ada aturan jelas untuk kemudian diubah jadi lahan perkebunan sayuran.

Salah satu warga yang menolak Wildan Awaludin mengatakan, terdapat kelompok tertentu yang selama ini memang kerap melakukan alih fungsi lahan dari kebun teh menjadi perkebunan sayuran.

Hal ini ditolak karena membuat warga sekitar yang bekerja memetik teh kemudian tidak bisa melakukan aktivitasnya.

"Jadi ini dibabatnya oleh orang desa sekitar juga. Mereka dibayar karena mungkin ga punya penghasilan juga jadi pas disuruh asal kerjakan saja," kata Wildan saat dihubungi.

Kata Wildan, ayahnya adalah mandor dari pekerja di PTPN yang memetik teh setiap harinya. Karena adanya perubahan lahan ini, pendapatan pekerjanya berkurang karena pohonnya sudah tidak ada.