Sukabumi, IDN Times - Operasional dapur Nazran SPPG Cibadak 02 di bawah naungan Yayasan Ulul Albab Fasihah Al Munawaroh resmi dihentikan sementara.
Langkah tegas ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, usai mengonsumsi susu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koorwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, membenarkan penutupan operasional dapur pelayanan tersebut sembari menunggu instruksi pusat dan hasil uji laboratorium.
"Per hari ini operasional SPPG Cibadak 02 sudah dihentikan sementara. Kami sudah bersurat dan mengirimkan laporan ke BGN Pusat," ujar Koorwil BGN Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, Jumat (31/7/2026).
Penghentian operasional dapur Nazran SPPG Cibadak 02 dilakukan secara resmi sejak hari ini. Pihak BGN daerah telah melayangkan surat laporan kronologi kejadian ke BGN Pusat untuk mendapatkan tindak lanjut dan evaluasi menyeluruh.
Sejak hari pertama penanganan, tim gabungan bergerak cepat melakukan penanganan medis kepada para siswa yang bergejala. Dari total 40 anak yang terdampak, kondisi kesehatan seluruhnya kini sudah kembali pulih dan siswa yang sempat dirawat di rumah sakit pun telah diperbolehkan pulang.
"Kemarin tersisa enam anak yang masih bergejala. Hasil monitoring terbaru dari Kepala SPPG menunjukkan seluruh siswa sudah pulih, termasuk siswa yang sempat mendapat perawatan di rumah sakit sudah diperbolehkan pulang," jelas Firman.
Firman menegaskan bahwa penutupan operasional ini bersifat sementara hingga hasil uji sampel dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinkes Kabupaten Sukabumi keluar. Pihaknya enggan berspekulasi mengenai penyebab pasti timbulnya gejala pada siswa sebelum ada pembuktian ilmiah.
"Kami masih menunggu hasil uji lab untuk memastikan apakah benar dari indikasi susu atau ada faktor lain, misalnya konsumsi makanan lain sebelum kegiatan. Jadi belum bisa disimpulkan," tambah Firman.
Mengenai potensi sanksi atau langkah hukum selanjutnya jika sampel terbukti terkontaminasi, BGN Kabupaten Sukabumi menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada otoritas BGN Pusat melalui Direktorat Pemantauan dan Pengawasan.
"Untuk kebijakan sanksi final, kami menunggu petunjuk teknis dari Pusat melalui Directorate Pemantauan dan Pengawasan (Ditertawas) BGN," pungkasnya.