BMKG Bandung Prediksi 14 Februari Cerah Berawan saat Pagi, Malam Hujan

Kepala Pelaksana Harian BBPD Jawa Barat Dani Ramdan mengatakan antisipasi yang dilakukan mengikuti potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi saat puncak musim hujan ekstrem yang diperkirakan BMKG terjadi pada Februari-Maret ini, seperti banjir.

“Bencana hidrometeorologi itu ada banjir, makanya kita lakukan evakuasi medan basah, kemudian longsor kita lakukan evakuasi medan terjal, juga angin puting beliung yang lebih sulit diprediksi," kata Dani.

Menurutnya, petugas BPBD dan peralatan disiagakan di setiap kecamatan di Jawa Barat. Sehingga ketika ada kejadian satu anggota minimal bisa langsung datang ke TPS tidak lebih dari satu jam.

Dani mengatakan, jika pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana, semua pihak diminta jangan panik.

“Kami sudah menyusun rencana operasi, tinggal dipedomani siapa melakukan apa dan di mana itu sudah diatur. Yang penting tidak usah panik, tapi tetap waspada,” kata dia.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin telah mengumpulkan seluruh pemangku kebijakan termasuk TNI, Polri, KPU, Bawaslu, hingga BPBD. Pertemuan tersebut untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam mempersiapkan pemilu di wilayah Jabar, terutama dalam pengawasan pada masa tenang.

Ia pun mengimbau agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turut terlibat menjaga kelancaran pemilu, mengingat BMKG memprediksi curah hujan ekstrem akan terjadi hingga Maret.

"BPBD antisipasi potensi bencana agar tidak mengurangi hak pilih dari masyarakat. Untuk KPU, penghitungan suara harus dilakukan secara transparan," ujarnya.

Saat ini Jabar menjadi provinsi terbesar dengan jumlah DPT sebanyak 35.714.901 pemilih yang tersebar di 140.457 TPS.

Berdasarkan data BPBD Jabar, ada sekitar 5.000 TPS rawan yang tersebar di 1.800 desa. Salah satu daerah yang paling tinggi terdampak rawan bencananya ada di Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengatakan, seluruh KPU di 27 kabupaten/kota Jawa Barat telah mempersiapkan kemungkinan terburuk ketika terjadi bencana di titik tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dibangun. Jumlah TPS yang rawan bencana di Jabar mencapai ribuan dan harus dimitigasi kemungkinan terburuk sehingga tidak ada hak suara yang hilang akibat bencana yang terjadi di kawasan TPS tersebut.

"Kita sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk mempersiapkan titik perpindahan TPS. Namun, TPS yang baru kemudian tidak jauh dari TPS yang ada agar masyarakat tidak kejauhan kalau memang harus pindah tempat pemungutan suara," kata Ummi.

Ummi menuturkan, pemindahan TPS yang rawan bencana tidak bisa dilakukan dengan mudah. Karena titik TPS tersebut berkait dengan jarak pemilih, saksi yang hadir, panitia, dan perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). TPS yang akan dibangun sudah dikoordinasikan dengan seluruh pihak sehingga ketika perubahan semua elemen harus mengetahui dan menyetujui.

Dan yang paling penting adalah pemilih yang bisa memberikan haknya. Sebab ketika bencana terjadi biasanya pemilih justru enggan bepergian jauh dari rumah atau tempat pengungsian sementara. Maka TPS yang dibangun harus memudahkan mereka untuk memilih.