Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong agar pagar laut di wilayah perairan Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, segera dicabut. Selain itu, persoalan sertifikat kepemilikan objek laut yang diklaim dimiliki salah satu perusahaan harus diusut.
"Ya kami mendukung (pencabutan pagar laut Bekasi), semua penerbitan (SHM) yang bertentangan dengan hukum, kami mendukung (ditindak-lanjuti)," ujar Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, Sabtu (8/2/2025).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) menyatakan bahwa pagar laut di Bekasi telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) lebih dari 581 hektare. Luas area tersebut diketahui lebih dari pagar laut yang berada di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.
Dengan kondisi itu, Bey memastikan pemerintah provinsi siap memberinya semua data-data yang diperlukan agar kasus ini terungkap sepenuhnya.
"Kami tidak akan menutupi, akan terbuka semuanya kalau diperlukan memang data dan sebagainya," ujarnya.
Sebelum adanya pagar laut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulanya bekerja sama dengan PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) untuk pengembangan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Namun, objek yang di-kerja-sama-kan ini ada di wilayah daratan, bukan di laut yang kini sudah dipasangi bambu. Sehingga hal ini menimbulkan sorotan dan kini berakhir disegel.
"Sekali lagi, pemerintah provinsi tidak ada kepentingan apapun, kami akan mendukung semua keputusan yang menindak karena perbuatan melawan hukum," kata Bey.
Bey memastikan kini pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah jitu agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan sesuai aturan hingga aspek hukum yang ada. Namun, ia mendorong agar pagar tersebut dicabut dan tidak merugikan para nelayan.
"Sangat, sangat, kami itu sangat mendorong (pencabutan pagar laut). Tapi kan tidak semudah itu, harus melalui pengadilan dan sebagainya. Jadi kami semua sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk sesuatu yang bertanggung dengan hukum," kata dia.