Bey Kritik Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari KI Jabar

Selanjutnya, Bey mengatakan, persoalan keterbukaan informasi pada dasarnya merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan semua badan publik, sebab masyarakat harus dapat merasakan dampak positifnya secara langsung.

"Kalau hanya sekadar data, data itu kan evidence yang bisa dipenuhi. Saya kaget juga, di Setda ada penghargaan juga, padahal itu sudah kewajiban. Saya rasa tidak semua instansi publik dikasih penghargaan, diingatkan mana yang sudah mana yang belum. Penghargaan kalau kebanyakan tidak berasa penghargaan," ujarnya.

Bey menilai 80 penghargaan yang diberikan KI Jabar pada badan publik terlalu banyak, dan tidak memunculkan mana instansi yang betul-betul menjalankan urusan ini dengan baik.

"Yang terbaik dari yang terbaik itu luar biasa, ini hampir 80 penghargaan, saya rasa terlalu kebanyakan. Saya rasa cukup tiga atau lima itu sudah luar biasa," katanya.

Ia mengatakan, persoalan keterbukaan informasi menurutnya sudah merupakan amanat undang-undang, jadi tidak perlu lagi diberikan penghargaan.

"Sudah tidak ada alasan melakukan keterbukaan informasi publik, yang paling penting bagaimana masyarakat merasakan keterbukaan, jangan sampai sekadar data dan angka saja. Bukan hanya sekadar masyarakat bertanya, dijawab," kata dia.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa menanggapi persoalan ini. Ia sependapat dengan Bey bahwa jangan sampai diberikan ke semua OPD atau instansi lainnya. Menurutnya, penghargaan bisa diberikan ke OPD yang terbaik.

"Saya kira menarik ya apa tadi statement Pak Pj Gubernur dan itu bisa menjadi catatan, ya. Bahwa ke depan tidak perlu semua mendapatkan penghargaan secara merata, tetapi bisa dipilih yang terbaik daripada yang terbaik," kata Buky usai kegiatan.