Berbagai Fasilitas Kesehatan Harus Ada Jika Sekolah Ingin Buka Kembali

04 Agu 2020, 14:22 WIB

Ilustrasi belajar mengenai kalimat imperatif (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat berencana mengizinkan sejumlah sekolah tingkat sekolah menengah atas dan sederajat yang berada di zona hijau untuk bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka. Namun, sebelum kegiatan belajar berlangsung disdik tengah menyusun peraturan tentang pembelajaran tatap muka pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menegaskan, seluruh sekolah yang berada di zona hijau dan akan melaksanakan kegiatan belajar tatap muka sebaiknya memperhatikan faktor kesehatan peserta didik. Sebab, kesehatan menjadi hak utama yang harus dipenuhi sebelum hak pendidikannya di masa pandemik COVID-19.

"Kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga di satuan pendidikan," tegasnya, Selasa (4/8/2020).

1. Penyanitasi, jaga jarak, hingga umur mereka yang mengajar harus diperhatikan

Siswa SMP Negeri 3 Lamongan saat mengikuti pembukaan sekolah tangguh. IDN Times/Imron

Dedi menuturkan, ada beberapa persyaratan ketika pihak sekolah ingin buka kembali dan belajar secara luring (offline). Syarat utama sekolah tersebut harus berada di wilayah di kecamatannya sudah zona hijau dan telah diizinkan oleh kepala daerah setempat. Di samping itu, satuan pendidikan harus memenuhi syarat dan prosedur untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah.

Syarat tersebut mencakup tersedianya fasilitas sanitasi, kesehatan dan kebersihan, kemampuan menjaga jarak sepanjang 1,5 meter antarpeserta didik, mewajibkan pemakaian masker serta kecukupan jumlah guru yang masuk dalam batas usia dan tidak rentan (kurang dari 35 tahun).

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun akan memberikan panduan berupa daftar periksa untuk membantu pengambilan keputusan terkait kesiapan pembukaan di tingkat satuan pendidikan. Tugas tersebut nantinya akan dibantu oleh kantor cabang dinas dan pengawas sekolah," tuturnya.

2. Kalau sekolah belum siap terapkan protokol kesehatan jangan buka dulu

Belasan pemuda-pemudi karang taruna di di Kampung Cibiru Beet, Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat membuka sekolah tatap muka secara gratis di tengah kesulitan akses ponsel pintar dan internet. IDN Times/Debbie Sutrisno

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan sekolah yang masuk dalam kecamatan zona hijau di 27 kabupaten/kota bisa dibuka kembali. Namun, mereka harus benar-benar mempersiapkan protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir.

"Kalau mereka belum siap, tidak ada tempat mencuci tangan, pengurangan siswa offline 50 persen, maka tidak boleh mendapat izin dulu," ujar Ridwan Kamil kemarin.

Untuk pembatasan jumlah siswa, lanjut Emil, pihak sekolah bisa melakukan pembagian di mana sebagian siswa sekolah pada Senin sampai Rabu dan sisanya Kamis sampai Jumat atau Sabtu.

3. Setidaknya ada 257 kecamatan masuk zona hijau

ilustrasi protokol kesehatan (IDN Times/Mardya Shakti)

Sebanyak 257 kecamatan di Provinsi Jawa Barat diizinkan membuka proses belajar mengajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan virus corona (COVID-19). Pembukaan dilakukan secara bertahap mulai dari SMA/SMK menyusul SMP, SD dan TK.

Emil mengatakan, ratusan kecamatan tersebut diizinkan beroperasi lantaran ada dalam zona hijau. Selain itu, ada beberapa kecamatan sejak awal pandemik nihil kasus COVID-19, pembukaan dilakukan bukan di tingkat kabupaten/kota, melainkan tingkat kecamatan.

"Tidak lagi berbasis kabupaten/kota. Itu daerah tidak ada kasus. Hijau murni. Dalam perjalanan. Syarat menjadi hijau tidak ada kasus atau pernah ada kasus tapi sudah kosong selama tiga bulan," ujar Emil.

4. SMA dan SMK akan lebih dahulu diizinkan beroperasi

Ilustrasi siswa SMA Dok. Prambors

Emil menuturkan, pembukaan tidak akan langsung serentak pada seluruh tingkat pendidikan. Emil meminta, pembukaan harus dilakukan secara bertahap, mulai dari SMA/SMK kemudian, SMP, SD dan terakhir tingkat TK.

"Didahulukan usia SMA dan SMK. Nanti setelah tujuh hari atau 14 hari, tidak masalah, nanti SMP. Kalau SMP terkendali baru masuk ke SD dan TK," ungkapnya.