Bencana di Mana-mana, KM ITB Layangkan Empat Tuntutan Kepada Rezim
- KM ITB menggelar aksi simbolik di Kampus ITB, Bandung, pada 28 Agustus 2026 dan menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah terkait krisis ekologis, sosial, ekonomi, serta tata kelola.
- Mahasiswa menilai penanganan bencana masih reaktif, sementara PHK dan dominasi kerja informal berlanjut; mereka mendesak pergeseran menuju mitigasi strategis jangka panjang.
- KM ITB meminta evaluasi MBG dan KDMP, kebijakan industrialisasi berbasis riset-manufaktur, serta good governance melalui penegakan hukum transparan, akuntabel, dan sistem merit.
Bandung, IDN Times - Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menggelar aksi simbolik di Kolam Indonesia Tenggelam, Kampus ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, Jumat (28/8/2026). Mereka menyampaikan empat tuntutan untuk rezim.
KM ITB menilai, pemerintah masih terjebak dalam pola penanganan krisis yang reaktif, di mana bencana ekologis, tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga program populis yang dinilai minim kajian masuh menjadi tanda adanya persoalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan.
Mereka menganggap berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak semestinya terus dipandang sebagai dampak cuaca ekstrem atau musibah alam semata. Menurut mereka, terdapat persoalan mitigasi, pengawasan, dan kebijakan pembangunan yang perlu dievaluasi secara serius.
1. Ada pola yang terus berulang dari kejadian bencana alam
Dok. KM ITB Ketua Kabinet KM ITB, Nahdah Nabillah HR, mengatakan krisis ekologis dan sosial yang terus berulang menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengubah paradigma penanggulangan dari sekadar merespons ketika bencana terjadi menjadi pencegahan strategis dalam jangka panjang.
"Bencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah menunjukkan adanya pola krisis sistemik yang berulang," kata Nahdah dalam keterangan resminya.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya terlihat dari sisi lingkungan. Kondisi ekonomi masyarakat juga dinilai belum sepenuhnya mencerminkan capaian indikator ekonomi makro yang kerap dibanggakan pemerintah.
KM ITB menyoroti masih tingginya PHK serta pertumbuhan lapangan kerja yang banyak didominasi sektor informal. Kondisi tersebut dinilai membuat sebagian masyarakat tetap menghadapi persoalan upah dan minimnya perlindungan kerja meski ekonomi secara makro menunjukkan pertumbuhan.
2. Program populis tanpa kajian
Dok. KM ITB Selain persoalan bencana dan ketenagakerjaan, KM ITB turut menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai populis tetapi belum disertai perencanaan dan kajian dampak yang memadai.
Mereka secara khusus meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Evaluasi tersebut, kata Nahdah, harus memastikan kedua program benar-benar mampu mengurangi ketimpangan, tepat sasaran, efektif, serta tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.
"Program-program populis terus dijalankan tanpa perencanaan matang serta kajian dampak yang komprehensif," ujarnya.
KM ITB juga mengkritik komunikasi publik pemerintah yang dinilai belum cukup akuntabel. Evaluasi kebijakan dan perbaikan tata kelola, menurut mereka, tidak boleh berhenti pada agenda formal tanpa adanya hasil evaluasi yang terukur.
3. Ada empat poin tuntutan untuk rezim Prabowo Subianto
Dok. KM ITB Di sektor ekonomi, KM ITB mendorong pemerintah mengubah strategi pembangunan dengan memperkuat industrialisasi yang berbasis riset, inovasi, dan manufaktur. Langkah itu dinilai penting untuk membangun ketahanan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, KM ITB juga mendesak pemerintah menerapkan prinsip good governance secara konsisten. Mereka meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, sistem merit harus diterapkan dalam seluruh proses pemerintahan untuk memastikan pengisian jabatan dan pengambilan kebijakan tidak lepas dari kompetensi dan profesionalitas.
Adapun empat tuntutan dalam aksi simbolik ini yaitu:
1. Respon cepat dan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan penanggulangan bencana yang terjadi di seluruh wilayah indonesia serta menggeser paradigma penanggulangan bencana dari respons reaktif menuju pencegahan strategis jangka panjang.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan KDMP agar berorientasi penuh pada pengurangan ketimpangan dengan memastikan efektivitas, ketepatan sasaran dan dampak fiskal.
3. Pembuatan kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset, inovasi, dan manufaktur untuk memperkuat resiliensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintah segera menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui penegakan hukum yang konsisten, transparan, akuntabel, dan penerapan sistem merit dalam seluruh proses pemerintahan.
