BEM Fisip Unpad Ledek Presiden: Kami Bersama Jokowi, Tapi Boong

Selain dua poster tersebut, BEM Fisip Unpad pun menampilkan poster lainnya yang berisi kritikan terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Terdapat lima poin kritik diutarakan mulai dari Jokowi yang dinilai anti kritik hingga bagi-bagi jabatan pada keluarga dan kerabat dekat untuk menduduki jabatan pejabat publik bahkan komisaris di BUMN.

"Mulai dari beda instruksi, beda pelaksanaan tentang KPK, carut marut penanganan COVID, hingga bagi-bagi kursi kepada keluarga dan rekan dekat," tulis keterangan dalam unggahan tersebut dikutip, Jumat (16/7/2021).

Sementara itu dalam akun Twitter BEM Fisip Unpad, setelah menyampaikan lima poin kritik, unggahan lalu diakhiri dengan sebuah poster yang memperlihatkan wajah Jokowi disertai dengan tulisan 'Orde (paling) Baru'. Sementara itu, di bagian latar potret tersebut terlihat adanya tulisan 'Rezim Linglung'.

Ketua BEM Fisip Unpad Virdian mengatakan, unggahan berisi kritik itu bermula dari diskusi beberapa pekan lalu yang mengkritisi berbagai isu seperti demokrasi, HAM, hingga pandemi. Dengan begitu, dia menilai unggahan yang tersebar itu dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami bersama Jokowi tapi boong karena kami punya rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan," kata dia ketika dihubungi wartawan.

Virdian mengaku tidak merasa khawatir atas adanya unggahan tersebut sebab pihaknya pun merasa tak melakukan pelanggaran apapun. Sejauh ini, kata dia, belum ada pemanggilan dari pihak kampus terkait dengan unggahan tersebut.

Unggahan poster tersebut, lanjut Virdian, hanya dijadikan sebagai pemantik. Ke depan BEM Fisip Unpad bakal melakukan sejumlah kajian yang membahas mengenai rangkap jabatan rektor, hinga persoalan korupsi. Kajian dipastikan akan dilakukan secara ilmiah dan akademik.

"Kami juga punya dua departemen kan, Propaganda dan Kastrat (Kajian Strategis). Ini memantik diskursus publik nanti kita arahkan diskursusnya ke dalam bacaan yang akademis dan ilmiah," ucap dia.

Menurutnya, kepercayaan antara pemerintah dengan rakyatnya itu ibarat mata uang dan bisa menurun. Maka dari itu, dia berharap pemerintah agar berhenti membohongi rakyat dan mendengarkan suara rakyat. Jangan sampai, pemerintah justru malah melakukan tindakan represif kepada rakyat.

"Pada pemerintahan sekarang karena banyak hal yang kontradiktif antara pernyataan dan kebijakan. Kami berharap stop jadi ngibul dan stop jadi munafik. Jalankan roda pemerintahan sebagaimana seharusnya dan dengarkan suara rakyat jangan jadi direpresi," pungkasnya.