Bawaslu Jabar: Gedung Pendidikan dan Pemerintah Bisa Dipakai Kampanye

Dengan aturan terbaru ini, lanjutnya, pengelola tempat pendidikan maupun gedung pemerintahan tidak bolah ada diskriminasi kepada pihak manapun. Misalnya, ketika masa kampanye Pilpres satu calon melakukan kampanye di kampus A, maka calon lain pun harus diperbolehkan menjalankan hal serupa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yang dilarang dalam kampanye adalah politik uang yang dilakukan di tempat kampanye termasuk di kedua gedumg tersebut. Usep menyebut bahwa aturan penggunan uang dalam kampanye hanya bisa dilakukan dalam beberapa hal saja dan ada batasannya Rp100 ribu. Uang tersebut bisa dipakai untuk makanan dan transportasi relawan atau orang yang datang ikut berkampanye.

"Ini juga ada aturannya. Kalau dikasih uang dan minta atau ajak memilih calon tertentu nah ini bisa jadi money politic (politik uang). Jadi memang ada aturannya, bukan berarti tidak boleh penggunaan uang saat kampanye," kata dia.

Di sisi lain, Bawaslu Jabar pun telah mengimbau para calon yang ikut dalam pemilu tidak melakukan kampanye yang bisa berdampak pada politik identitas. Seharusnya kampanye dalam bentuk apapun bisa dilaksanakan dengan damai dan jujur.

Artinya dalam merebut hati rakyat dalam pemilu bisa dilakukan dengan tahapan yang benar dan sesuai aturan. Jangan sampai politik identitas yang dipakai justru memecah belah bangsa ke depannya. Padahal perpolitikan tersebut seharusnya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kita harus berkontestasi secara fair. Semua pihak harus bisa berpartisiaspi dengan kampanye yang sehat, tidak menggunakan hal tertentu termasuk politik identitas kalau mau mencari suara," kata dia.

Saat ini Bawaslu pun telah bekerjsama dengan Meta dalam pelaporan konten, Menurutnya, pelanggaran kemungkinan tinggi terjadi pada masa tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden lalu dilanjutkan masa kampanye.

Dalam praktiknya, ketika ada informasi bohon di media sosial seperti Instagram, X, atau Facebook, maka Diskominfo atau aplikator pun bisa langsung menurunkan unggahan tersebut. Kerja sama sudah dilakukan dengan berbagai pemilik media sosial dan diharap bisa meminimalisir penyebaran hoax selama pemilu.