Banyak Investor Asing Tanam Modal di Jabar, Ekonom Ingatkan Hal Ini

02 Nov 2021, 14:10 WIB

Menhub Budi Karya tinjau Pelabuhan Patimban sebagai penunjang Rebana Metropolitan (Dok. Kemenhub)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terus mencari investor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Di balik geliatnnya pencarian investor itu ada beberapa dampak buruk yang perlu diantisipasi.

Anggoro Budi Nugroho, Akademisi, Pengamat Ekonomi dari Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan, dari banyaknya modal asing masuk, Pemprov Jabar harus mewaspadai keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar atau biasa disebut dengan eksternalitas.

"Eksternalitas perlu diwaspadai, misalnya pencemaran lingkungan. Jabar punya isu dengan DAS Citarum, kan. Misal dari pabrik manufakturan. Jadi investasi itu ada planning-nya, jgn sekedar masukkan walau ada dan menggiurkan," ujar Anggoro, Selasa (2/11/2021).

1. PMA bisa saja mendongkrak PDRB

netralnews.com

Meski ada potensi eksternalitas, Anggoro bilang, banyaknya penanaman modal asing (PMA) masuk Jabar tetap akan berdapak positif pada peningkatan perekonomian. Hanya saja, menurutnya, alokasi penanaman modal harus tepat sasaran dan tidak asal-asalan.

"Kalau dialokasikan ke sektor dan lokasi yang paling sensitif, maka akan mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan lapangan kerja," ucapnya.

2. PDM tetap paling banyak dongkrak tenaga kerja

Pelabuhan Patimban yang masuk dalam kawasan Rebana Metropolitan berada di Kabupaten Subang. Dokumen Kemenhub

Sebelumnya, Anggoro juga mengatakan, banyaknya investor asing masuk di Jabar tidak selalu dapat menciptakan lapangan kerja. Pasalnya, sampai saat ini penyedia lapangan kerja terbanyak dihasilkan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Tidak benar (memperbanyak lapangan kerja) dan tidak harus. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penciptaan lapangan kerja terbanyak justru oleh PDM," katanya.

3. Gubernur harus punya peta sensitivitas tenaga kerja industri

lutfihamid.com

Menurutnya, PDMN masih kuat untuk mendorong terciptanya banyak lapangan kerja di Indonesia, terutama di Jabar. Hal ini sudah dibuktikan lewat catatan pada kuartal I/2021. Banyak lapangan kerja justru tersedia dari modal dalam negeri.

"Jadi PMDN punya daya ungkit lebih besar di kuartal I/2021, misal. Gubernur punya peta sensitivitas tenaga kerja industri tidak? Jangan-jangan ini pun tidak punya," katanya.

4. Potensi konflik akan tetap ada ketika banyak investor masuk Jabar

Ilustrasi uang (unsplash.com/@f7photo)

Dengan semakin banyaknya invesatasi asing masuk ke Jabar, Anggoro bilang, akan ada konflik-konflik yang berpotensi terjadi. Seperti, sengketa legal, di mana ada konflik hubungan industrial, pembebasan lahan, kompensasi ganti rugi atas aset tertentu, gaji buruh.

"Bila beritanya tersebar, misal ada kesulitan dalam memberhentikan orang, akan mengurangi appetite (selera) investor global lain yang akan masuk."

"Poin-poin semacam ini diamati terus oleh World Economic Forum (WEF) dan dirilis setuap tahun. Orang asing selalu punya tantangan hukum lebih sulit," kata dia.