Banjir Bogor, Dedi Mulyadi Ancam Hentikan Proyek Wisata di Puncak
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM turut menyorot peristiwa bencana hidrometeorologi di Kabupaten dan Kota Bogor yang kini berdampak ke masyarakat. Menurutnya, peristiwa ini tidak lepas karena adanya dampak dari pembangunan tempat wisata oleh perusahaan daerah, Jaswita.
Informasi ini didapatkan Dedi Mulyadi dari Bupati Kabupaten Bogor, di mana tengah kerepotan karena peristiwa banjir yang terjadi di wilayah Puncak salah satunya disebabkan oleh Jaswita.
"Oh iya, saya ngomong saja terus terang di situ kan ada Jaswita. Jaswita itu membangun sarana rekreasi di puncak berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor. Tadi ada salah satu kubahnya atau apa namanya ya, terjatuh masuk ke sungai," kata Dedi, Selasa (4/3/2025).
1. Dedi Mulyadi akan menginspeksi Kamis ini
Dari peristiwa itu akhirnya terjadi penyumbatan, dan kemudian menjadi luapan air. Ia memastikan, hal ini baru berdasarkan keterangan Bupati Bogor yang disampaikan langsung melalui sambungan telfon. Menurutnya, hal ini akan menjadi perhatian serius.
"Tadi ketika ngomong di telepon dengan saya, nah ini yang harus segera dilihat dan dibenahi, karena hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan menginspeksi kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting," ujarnya.
2. Tidak segan-segan hentikan langsung objek wisata di Puncak
Sebagai gubernur, Dedi memastikan tidak akan pandang bulu dalam menegakan aturan, termasuk perusahaan milik daerah yang dinilai bertentangan dan berpotensi banyak merugikan masyarakat maka akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
"Kalau saya sebagai gubernur kalau area itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, gak ada masalah kok dievaluasi," ucap Dedi.
"Termasuk swasta-swasta juga harus berani evaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekadar kesenangan beberapa orang. Keselamatan warga lebih utama dari apapun," tuturnya.
3. Termasuk objek wisata di lingkungan PTPN
Dedi menambahkan, nantinya akan turut melakukan evaluasi beberapa objek wisata yang ada di wilayah alam Jawa Barat. Menurutnya, hal ini harus dilakukan agar lebih tertata dan tidak menimbulkan kerugian di masyarakat secara luas, termasuk di area yang bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara.
Ia merasa aneh dengan PTPN, di mana perusahaan pelat merah ini banyak melakukan realokasi tanah dari area perkebunan menjadi area bangunan. Menurutnya, jika terus seperti ini ada baiknya diganti menjadi PT Pariwisata.
Disinggung soal nantinya apakah kemungkinan akan ada pencabut izin dari perusahaan pariwisata yang mengelola lahan PTPN ini, Dedi menyerahkan hal ini ke Kementerian Lingkungan Hidup.
"Sangat bisa (dicabut izinnya), nanti tergantung rekomendasi di Kementerian Lingkungan Hidup ya," kata dia.
