Anomali Industri di Bekasi, Pabrik Banyak tapi Warga Sulit Dapat Kerja

Di sisi lain, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat. Pemkab Bekasi menyebut terdapat sekitar 9.100 perusahaan skala menengah dan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Investasi dalam setiap tahun mengalir deras, industri tumbuh dengan cepat, kawasan industri berkembang dengan besar, tetapi rekrutmen terhadap tenaga kerja warga Jabar relatif belum sesuai dengan harapan," ujar KDM, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah informasi mengenai lowongan pekerjaan tidak selalu tersedia secara terbuka sehingga masyarakat kesulitan mengetahui kebutuhan tenaga kerja perusahaan.

"Banyak sekali rekrutmen itu dilakukan secara tidak terbuka sehingga akses warga untuk mendapat informasi kerja itu tidak bisa didapat,” katanya.

Selain persoalan keterbukaan informasi, KDM juga menyinggung praktik percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Dia mengaku menemukan adanya calon pekerja yang harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk untuk posisi tenaga kerja kontrak.

"Ada tenaga kerja kontrak itu ada yang Rp5 juta, ada yang Rp15 juta," ucap KDM.

Praktik tersebut, kata dia, dapat membebani keluarga calon pekerja, dia pun mencontohkan orangtua yang sampai harus meminjam uang kepada rentenir untuk membiayai anaknya agar bisa diterima bekerja.

Persoalan itu kemudian semakin berat ketika pekerja tersebut hanya mendapatkan kontrak selama satu tahun. Setelah kontrak berakhir, kata dia, pekerjaan hilang sementara utang yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan masih harus dibayar.

"Orangtuanya itu pinjam uang ke rentenir untuk anaknya suap masuk kerja. Setelah itu dapat kerjanya kontrak. Setahun diberhentikan, kontraknya diputus, utangnya belum lunas, kerjanya berhenti," katanya.

KDM juga menyoroti dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang menguasai informasi perekrutan di lingkungan kawasan industri. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat warga sekitar justru kalah bersaing dengan pencari kerja dari luar daerah.

"Yang menguasai calon tenaga kerja lingkungan itu tidak memprioritaskan yang di lingkungan karena yang di lingkungannya enggak punya duit. Dia selalu yang dari luar karena punya duit," ujarnya.

Untuk memutus persoalan tersebut, KDM mendorong sistem rekrutmen yang lebih terbuka sekaligus menyiapkan calon pekerja jauh sebelum perusahaan melakukan perekrutan. Dia mengusulkan program Prakerja tidak hanya diberikan kepada pencari kerja setelah lulus, tetapi juga digunakan untuk mempersiapkan mereka yang sudah masuk daftar calon tenaga kerja berdasarkan kebutuhan industri.

"Kalau informasinya terbuka, maka mereka yang menjadi daftar antrian masuk ke perusahaan itu kita bisa mempersiapkan dulu dalam bentuk pelatihan Prakerja," katanya.

Menurutnya, apabila perusahaan sudah memiliki proyeksi kebutuhan tenaga kerja untuk dua atau tiga tahun mendatang, sekolah di sekitar kawasan industri dapat diarahkan untuk mempersiapkan siswa sesuai kebutuhan tersebut.

"Kalau perusahaan punya rencana rekrut tenaga kerja tiga tahun depan, rencananya diberikan kepada Naker, maka kita bisa kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi anak-anak sekolah yang di sekitar industri yang akan membutuhkan lapangan kerja itu untuk dipersiapkan sejak dini," ujarnya.