Ade Zakir Hasyim Resmi Dilantik Jadi Pj Bupati Bandung Barat

Dalam sambutannya, Bey turut memberinya beberapa pesan pada Ade agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mengambil kebijakan di Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya hal itu harus dipegang teguh.

"Ingat tugas utama kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, prioritaskan penyelesaian masalah dan fokus pada program yang berdampak langsung pada masyarakat. Terjun langsung dan dengar langsung aspirasi mereka," jelas Bey.

Kemudian Bey juga mengingatkan soal pentingnya integritas, "Saya ingatkan integritas adalah fondasi utama kepemimpinan yang mengandalkan nilai kebenaran dan kejujuran," ucapnya.

Selain itu, Bey juga meminta Ade Zakir untuk menjaga netralitas jelang Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung November mendatang. Bey mendorong Ade agar turut mencari solusi terkait persoalan sampah dan perundungan.

"Jelang Pilkada saya tegaskan untuk menjaga netralitas dan tidak memihak, fokuskan pada kepentingan rakyat karena netralitas adalah cerminan kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat," katanya.

"Soal sampah saya ingatkan agar memulai memilah sampah dari rumah dan soal perundungan, agar diperhatikan sebaik-baiknya, jangan lagi ada perundungan," lanjut Bey.

Untuk diketahui, pusaran korupsi bupati Bandung Barat sendiri sudah terjadi tiga kali kepemimpinan. Pertama, Abubakar, Bupati Bandung Barat periode 2008-2013 dan 2013-2018 telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi penggalangan dana ke sejumlah kepala dinas untuk pencalonan istrinya dalam Pilkada 2018.

Kedua, Aa Umbara Sutisna, Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 juga terseret kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat tahun 2020.

Ketiga, Arsan Latif. Meski kasusnya tidak terjadi di Kabupaten Bandung Barat, namun penetapan Arsan dalam kasus korupsi menambah noda hitam bupati KBB yang tidak bersih dari kasus korupsi.