Ada 3.203 TKA Tiongkok di Jabar, Pemerintah Minta Jangan Diskriminatif

Di Provinsi Jawa Barat, kata Ade, terdapat sekitar 21.420 tenaga kerja asing (TKA) dari berbagai negara, yang mana 3.203 TKA di antaranya berasal dari Tiongkok. Penyebaran TKA asal Tiongkok paling banyak terdapat di Kabupaten Bekasi dengan total 1.218 pencari nafkah.

Namun, data itu tidak menjadi indikator primer bagi Ade untuk menghalau masuknya Virus Corona ke Jawa Barat. “Kami telah menyepakati agar isu ini tidak berkembang menjadi isu yang diskriminatif. Seolah-oleh TKA asal Tiongkok itu yang harus kita waspadai,” ujarnya.

“Intinya, siapa pun pekerja, baik TKI dan TKW yang dalam kurun waktu dua bulan ke belakang pernah melaksanakan perjalanan bisnis atau wisata ke wilayah sumber wabah virus, itu yang harus diberi perhatian,” katanya.

Dalam aktivitas pengontrolan wabah Virus Corona, Disnakertrans Jabar juga telah berkirim surat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah I sampai V untuk berkoordinasi dan mengomfirmasi tiap pimpinan perusahaan di wilayahnya masing-masing. Aktivitas itu pun melibatkan Dinas Tenaga Kerja tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Kami sudah memanggil pimpinan perusahaan untuk mendata pekerjanya yang melakukan perjalanan dinas ke wilayah sumber wabah, dan segera melaporkannya pada kami. Sejauh ini data masih dihimpun dan akan segera kami olah,” tutur Ade.

Meski masih menunggu hasil dari laporan para pimpinan perusahaan, Disnakertrans sendiri mengaku telah mendapatkan respons berarti dari para UPTD-nya. Mereka sementara ini telah mengantongi data pekerja di Kabupaten Bandung, Purwakarta, dan Kota Bandung, yang pernah berada di wilayah sumber wabah dalam dua bulan terakhir.

Namun, pada saat dikonfirmasi dan dilakuka pengujian, Disnakertrans Jabar tidak menemukan gejala terpapar Virus Corona. “Kemudian kami menyampaikan pada mereka agar tenang, tidak khawatir, dan tidak melakukan diskriminasi pada TKA,” kata dia.

Di sisi lain, Ade juga telah menghubungi Ombudsman Jawa Barat untuk melaporkan kegiatannya. Hal itu dilakukan oleh Disnakertrans Jabar agar pemerintah tidak dianggap abai terhadap kerentanan diskriminasi para TKA Tiongkok di Jawa Barat.

“Kami koordinasi dengan Ombudsman, agar terlihat bahwa Disnaker tidak menghambat TKA Tiongkok di Jawa Barat,” kata Ade.