700 Napi di Bandung Tak Ikut Mencoblos

Kepada awak media, Alviantino, Kepala Pengamanan Rutan Kelas 1 Bandung, mengatakan jika lapasnya saat ini diisi oleh sekitar 1.500 narapidana. Dari total jumlah tersebut, terhitung sekitar 800 warga binaan yang kini telah mendapatkan hak mencoblos.

“Sudah final tidak ada tambahan lagi. Ya, kurang lebih setengahnya tidak mencoblos,” kata Alviantino, di kantornya, Senin (15/4).

Awalnya, kata Alvianto, hanya sekitar 500 narapidana Lapas Kelas 1 Bandung yang mau mengurus administrasi tersebut. Namun, sepekan terakhir sebelum Pilpres dan Pileg 2019 digelar pada 17 April, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di lingkungan Lapas Kelas 1 Bandung bertambah.

“Ada penambahan sekitar 300 orang sepekan jelang pencoblosan,” tuturnya.

Selain karena tidak mengurus berbagai adminstrasi, beberapa narapidana tak memiliki hak mencoblos karena nomor induk kependudukan (NIK) yang tak valid. Dengan begitu, meski sebenarnya berniat memilih capres atau caleg, narapidana itu tidak mendapatkan hak suaranya.

“Permasalahannya yang tidak bisa mencoblos karena NIK-nya ada yang tidak valid. Sehingga mereka tidak bisa mencoblos," katanya.

Sebagian besar narapidana Lapas Kelas 1 Bandung, diketahui telah mengenal dua pasang Calon Presiden periode 2019-2024. Namun, tidak dengan caleg yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat.

“Kalau Pilpres mereka sudah tahu calon-calonnya. Nah yang legislatif ini, kelihatannya mereka belum mengenal,” ujar Alvianto.

Meski demikian, pengurus Lapas Kelas 1 Bandung optimistis tak ada kericuhan selama proses pemungutan suara berlangsung. Para warga binaan itu telah menerima sosialisasi, dan terlihat tak akan kesulitan selama proses pencoblosan.