565 Desa di Jawa Barat Gelar Pilkades Digital, Klaim Hemat Anggaran

11 Agu 2026, 16:36 WIBKota Bandung

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

565 Desa di Jawa Barat Gelar Pilkades Digital, Klaim Hemat Anggaran

Ilustrasi Pilkades. IDN Times/Candra Irawan

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Sebanyak 565 desa di enam kabupaten Jawa Barat akan menggelar Pilkades digital pada 2026, dengan Bekasi memulai sosialisasi dan simulasi bagi operator serta panitia.
Pemprov Jawa Barat mendukung pra-Pilkades melalui website desa berisi data kependudukan dan pemilih yang dapat diakses masyarakat, selain memfasilitasi pemungutan suara digital.
Pilkades elektronik Karawang 2025 diklaim menghemat anggaran hingga 90 persen, mencatat partisipasi rata-rata di atas 80 persen, serta menyediakan layanan bagi disabilitas dan lansia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2025

Pilkades elektronik serentak digelar di Kabupaten Karawang. Pemerintah mengklaim pelaksanaannya menghemat anggaran hingga 90 persen dan partisipasi rata-rata melampaui 80 persen.

2026

Sebanyak 565 desa di enam kabupaten Jawa Barat akan menggelar Pilkades elektronik. DPM Desa Jawa Barat mendukung tahapan pra-Pilkades melalui teknologi informasi, termasuk website desa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Sebanyak 565 desa di Jawa Barat akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara elektronik atau digital pada 2026.
Who?
DPM Desa Provinsi Jawa Barat, pemerintah desa, operator desa, panitia pemilihan, penyelenggara Pilkades, dan warga pemilih terlibat dalam pelaksanaan Pilkades Digital.
Where?
Pilkades Digital digelar di desa-desa pada Kabupaten Bekasi, Cianjur, Sumedang, Karawang, Subang, dan Ciamis, Jawa Barat.
When?
Pelaksanaan Pilkades elektronik dijadwalkan berlangsung pada 2026. Mochamad Ade Afriandi menyampaikan keterangan pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Why?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi pemungutan suara digital dan tahapan pra-Pilkades berbasis teknologi informasi; pelaksanaan sebelumnya di Karawang diklaim menghemat anggaran hingga 90 persen.
How?
Persiapan dilakukan melalui sosialisasi dan simulasi bagi operator serta panitia, didampingi DPM Desa. Tahap pra-Pilkades memakai website desa berisi data kependudukan dan pemilih yang dapat diakses masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tahun 2026, ada 565 desa di Jawa Barat yang akan memilih kepala desa pakai alat digital. Desa-desa itu ada di enam kabupaten. Pak Ade bilang cara ini bisa lebih hemat. Tahun lalu di Karawang, banyak warga ikut memilih. Ada juga kursi roda dan petugas untuk warga disabilitas dan orang tua.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pelaksanaan Pilkades digital di Jawa Barat memperlihatkan upaya memadukan efisiensi dengan keterbukaan dan akses yang lebih luas. Dukungan informasi kependudukan melalui website desa, partisipasi rata-rata di atas 80 persen di Karawang, serta layanan bagi penyandang disabilitas dan lansia menunjukkan teknologi dapat berjalan seiring dengan perhatian terhadap kebutuhan warga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara elektronik/digital di Jawa Barat kembali digelar di 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM Desa) Provinsi Jawa Barat menyatakan ada 565 desa yang akan menggelar Pilkades secara elektronik.

Sebanyak 565 desa ini tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi, Cianjur, Sumedang, Karawang, Subang, dan Ciamis. Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang mengawali tahapan persiapan melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi bagi operator desa, panitia pemilihan, serta penyelenggara Pilkades dengan pendampingan dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat.

1. Data pemilih harus terbuka dan transparan

Ilustrasi pilkades (IDN Times/Aji)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi mengatakan, pemerintah provinsi tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara secara digital, tetapi juga memberikan dukungan pada tahapan pra-Pilkades melalui pemanfaatan teknologi informasi.

"Salah satu fasilitas yang diberikan dalam Pilkades Digital, khususnya pada tahapan pra-Pilkades, adalah website desa yang memuat informasi kependudukan, termasuk jumlah penduduk dan jumlah pemilih yang dapat diakses oleh masyarakat," kata Ade, Selasa (11/8/2026).

2. Pilkades Digital diklaim bisa menghemat anggaran

Ilustrasi pemilih pilkades. IDN Times/Candra Irawan

Sebelumnya, pada 2025 Pilkades elektronik telah digelar serentak di Kabupaten Karawang. Ade mengklaim gelaran ini berdampak positif terhadap penghematan anggaran hingga 90 persen.

Dia mengatakan, berdasarkan data rekapitulasi sementara, tingkat partisipasi masyarakat menembus angka rata-rata di atas 80 persen.

"Partisipasi pemilih di Desa Cadaskertajaya mencapai angka fantastis 91 persen dari 2.478 pemilih. Sementara Desa Balongsari mencatatkan kehadiran 84,11 persen dan Desa Tanjungmekar sebesar 82 persen," ujar Ade.

Ade menuturkan, selain antusiasme yang tinggi, aspek inklusivitas menjadi poin evaluasi positif. Seperti di Desa Wanakerta, di mana panitia menyediakan fasilitas khusus dan layanan jemput bola bagi warga berkebutuhan khusus.

"Seperti di Wanakerta, TPS-nya sudah ramah penyandang disabilitas. Ada langkah konkret dari KPPS, misalkan menyediakan kursi roda ataupun petugas khusus yang siap mengantar dan membantu pemilih penyandang disabilitas maupun lansia. Ini inisiatif kemanusiaan yang patut dicontoh," tutur Ade.

3. DPRD Jabar sebut penghematan mencapai 90 persen

Ilustrasi suasana pilkades (IDN Times/Aji)

Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ono Surono mengatakan, Pilkades Elektronik di Karawang ini mampu melakukan penghematan anggaran signifikan dibandingkan metode konvensional yang biaya satu TPS saja mencapai puluhan juta rupiah.

"Satu TPS secara konvensional bisa menghabiskan Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, kita bisa menghemat hingga sepersepuluhnya saja per TPS atau hemat biaya 90 persen," kata Ono.

Dia menambahkan, efisiensi dana tersebut harus dikembalikan kepada rakyat berupa perbaikan infrastruktur desa dan kebutuhan lainnya. Dia mengatakan, gelaran ini berbeda dengan uji coba sebelumnya di Indramayu yang hanya satu TPS per desa, di Karawang sistem ini diterapkan secara menyeluruh.

"Jika di tingkat desa dengan dinamika politik yang paling sensitif saja bisa berhasil, maka sangat mungkin diterapkan ke Pemilu Legislatif, Pilpres, hingga Pilkada," kata dia.