18 Ribu Pegawai Honorer di Pemkot Bandung Terancam Menganggur

08 Jun 2022, 17:00 WIB

ilustrasi seleksi pegawai honorer Laskar Pelangi Makassar. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Bandung, IDN Tmes - Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana menghapus sistem kerja honorer yang ada di lingkungan pemerintahan. Di Kota Bandung sendiri saat ini ada sekitar 18 ribu pekerja honorer atau non-ASN.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, Pemkot berencana melakukan kajian terkait keberadaan para pekerja tersebut. Dia berharap kajian apapun yang dihasilkan tidak menggangu pelayanan publik.

"Maka dari itu kami akan kaji jumlah beban kerja para non-ASN ini terlebih dahulu," ucap Yana melalui siaran pers dikutip dari IDN Times, Rabu (8/6/2022).

1. Ada 7.900 kursi honorer bakal dikaji ulang

Ilustrasi tenaga pegawai honorer. Antara Foto/Rivan Awal Lingga

Serupa dengan Yana, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Adi Junjunan Mustafa menjelaskan, ada beberapa langkah yang dilakukan Pemkot Bandung dalam memetakan jumlah non-ASN yang ada di Kota Bandung.

Dari total 18 honorer ada sekitar 7.900 jabatan yang harusnya dikerjakan oleh ASN. Selain itu ada yang bekerja sebagai outsourcing isekitar 1.500 orang dan pekerjaan yang sifatnya klerikal ada 8.800.

Khusus untuk 7.900 non-ASN akan dicek ulang kinerjanya guna mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan analisis beban kerja di Pemkot Bandung.

"Ini harus secara bertahap kita lakukan karena kita deal with people. Mereka pasti ada keingan dan harapan. Kalau untuk klerikal, sangat mungkin mereka dialihkan ke outsourcing. Tapi tetap kita lihat budget dulu," kata dia.

2. Kalau jadi PNS jangan pemalasan

Ilustrasi PNS (korpri.id)

Adi berharap, sumber daya manusia (SDM) Kota Bandung harus produktif, efektif, dan efisien, terutama bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jangan sampai pekerjaan yang seharusnya dikerjakan PNS justru diberikan bebannya pada orang lain.

"Bisa jadi PNS ini merasa beban kerjanya jadi ringan karena banyak yang bantu dari non-ASN. Padahal, perhatian pak wali kota kepada PNS kita itu tinggi. Sebagai timbal balik, para PNS juga harus bekerja lebih keras," ujarnya.

3. Harus produktif meski tenaga kerja lebih sedikit

idntimes.com

Untuk mengefisiensikan jumlah tenaga kerja non-ASN, Adi menambahkan, pihaknya akan berkaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung sebagai penyedia outsourcing.

"Efisiennya itu memang lebih sedikit orangnya, tapi lebih produktif. Kita akan kolaborasi juga dengan Disnaker. Sedangkan untuk para biro jasa, perlu ada edukasi terlebih dahulu," lanjutnya.