12 Ribu PKL Bandung Ditata Ulang, Transparansi dan Keadilan Jadi Sorotan Publik

Erwin mengakui bahwa keberadaan PKL kerap menimbulkan beragam persoalan di ruang kota seperti kemacetan, kekumuhan, pelanggaran aturan, hingga pemanfaatan ruang terlarang. Karena itu, penataan PKL tidak bisa dilakukan secara sepihak ataupun represif.

“Pendekatannya harus berimbang, tegas namun manusiawi,” tegasnya.

Menurut Erwin, penataan PKL merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi. Ia mengapresiasi kerja tim koordinasi yang terdiri dari pemerintah, pengawas lapangan, hingga Forkopimda yang telah terlibat dalam proses penataan.

Pemkot Bandung kini memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagai landasan hukum yang lebih jelas. Salah satu perubahan penting dalam regulasi ini adalah skema zonasi terbaru, dari sistem zona merah–kuning–hijau menjadi penetapan lokasi sesuai dan tidak sesuai peruntukan.

Perubahan ini dianggap lebih realistis dan mudah diterapkan dalam implementasi lapangan. Saat ini, Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk teknis sedang dalam tahap penyusunan.

“Saya berharap perwal ini bisa segera selesai dan menjadi pedoman yang solid,” ucap Erwin.

Selain itu, Pemkot Bandung juga telah menyusun master plan penataan dan pemberdayaan PKL melalui Bapperida, sebagai panduan bersama dari hulu hingga hilir.

Erwin menegaskan bahwa upaya penataan bukanlah tindakan untuk menekan atau menghilangkan mata pencaharian para pelaku usaha kecil. Justru sebaliknya, pemerintah ingin menghadirkan ruang kota yang tertib dan aman bagi semua, sekaligus memperkuat perlindungan usaha PKL.

“Penataan PKL untuk membangun kota yang lebih baik, bukan untuk menghilangkan penghidupan. Kami ingin PKL bisa tumbuh menjadi lebih profesional dan berkelanjutan,” jelasnya.

Pada akhirnya, Pemkot Bandung berharap seluruh pihak dapat menjaga kolaborasi demi menciptakan penataan PKL yang berkeadilan, ramah, dan berorientasi pada masa depan ekonomi kota yang lebih maju.