Hindari Korupsi, Pejabat Pemprov Jabar Teken Pakta Integritas
Pencanangan zona integritas di Pemprov Jabar (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Sejumlah pejabat daerah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat menandatangani pakta integritas di atas sebuah spanduk berjudul ‘Pencanangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat’, di Gedung Sate, Senin(3/2).
Aksi itu mereka lakukan dalam rangka menyambut Tahun Reformasi Birokrasi Juara 2020 di Gedung Sate, Kota Bandung. Meski Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak menghadiri acara tersebut karena berada di Kabupaten Bogor bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum berdiri untuk memimpin acara tersebut.
1. Menguatkan komitmen lama antikorupsi
Pencanangan zona integritas di Pemprov Jabar (IDN Times/Istimewa)Menurut Uu, pencanangan komitmen antikorupsi tersebut merupakan kegiatan yang sebetulnya merupakan sebuah kelanjutan. Pasalnya, kata dia, semangat antikorupsi telah masuk ke dalam program kerja Pemprov Jabar sejak lama.
Dengan adanya pencanangan, kata dia, komitmen Pemprov Jabar dalam menghindari korupsi semakin kuat.
“Pakta integritas ini hanya menguatkan atau memperbarui untuk kepala dinas (OPD) dan stafnya supaya ada dalam jalur yang benar, terutama dalam pengelolaan anggaran dan administrasi. Sehingga sesuai dengan harapan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bebas dari korupsi,” tutur Uu, seperti dalam rilis yang diterima IDN Times Jabar pada Senin (3/2).
2. Jangan sekali-kali mencoba korupsi
Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Santi Dewi)Dalam kesempatan yang sama, Uu juga mengingatkan kepada para pejabat Pemprov Jabar agar tak sekali pun mencoba melakukan tindak korupsi. Baginya, selain melanggar norma dan merugikan negara, korupsi juga merupakan tindakan yang dilaran agama.
“Apabila ada pegawai yang melakukan korupsi, maka akan menghambat pembangunan visi dan misi kami untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin,” ucap Uu.
“Maka kembali pada diri pribadi, karena sehebat apapun sistem yang dibangun, tapi kalau masih ada niat dan kesempatan maka akan terjadi tindakan itu (korupsi). Maka jangan ada niat untuk melakukan hal itu,” tuturnya.
3. Digelar karena Permenpan RB
Pencanangan zona integritas di Pemprov Jabar (IDN Times/Istimewa)Pencanangan zona integritas itu bukan tanpa alasan digelar oleh Pemprov Jabar. Kegiatan itu, kata Uu, merupakan bagian dari upaya menuju pemerintahan berkelas dunia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Tak hanya itu, hal yang sama juga telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Baru satu dinas mendapat predikat WBK
Pencanangan zona integritas di Pemprov Jabar (IDN Times/Istimewa)Di sisi lain, Kepala Inspektorat Jabar Ferry Sofwan Arif mengatakan bahwa pembangunan zona integritas merupakan langkah awal untuk penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien.
Meski demikian, sejauh ini baru ada satu perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar yang memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Diharapkan setelah acara ini kita bersama-sama akan mendorong percepatan pencapaian target setiap perangkat daerah untuk mendapat predikat WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), sehingga pada puncaknya kita bersama-sama akan mencapai tujuan bersama, yaitu seluruh perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat mendukung program Tahun Reformasi Birokrasi Juara,” kata Ferry.
5. Buah manis dari proses panjang
(Ilustrasi korupsi) IDN Times/Sukma ShaktiKepala DPMPTSP Dadang Mohamad Masoem menuturkan, predikat WBK yang diperoleh kedinasannya merupakan buah manis dari proses reformasi birokrasi yang panjang. Tepatnya, kata dia, dimulai sejak 2017 lalu.
Selain itu, tutur Dadang, beberapa hal yang menjadi indikator pelaksanaan WBK adalah penyediaan sarana dan prasarana, SOP dan durasi pelayanan, hingga pelaporan dari masyarakat.
“Kita harus memulai dari penyediaan sarana dan prasarana, kemudian apakah diikuti atau tidak SOP, kemudian dari durasinya dan tingkat pelaporan dari masyarakat tentang apakah ada suap atau tidak di kantor kami,” katanya.
