Pemkab Tasikmalaya Belum Pastikan Beri Izin Santri Bisa Mudik
Ilustrasi Mudik IDN Times/Dini Suciatiningrum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera berkonsolidasi dengan pengurus pesantren di wilayahnya seiring dengan wacana para santri diperbolehkan mudik. Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pertemuan ini perlu dilakukan mengingat jumlah santri di Tasikmalaya tidak sedikit.
Saat ini jumlah pesantren di Tasikmalaya ada sekitar 1.350, dengan jumlah santri dalam satu pondok mencapai 1.000 orang
"Tentunya ini jumlah yang sangat luar biasa. Kami akan silaturahmi dan konsolidasi pada para kyai untuk bagaimana menyelamatkan putra-putri kita untuk mudik ke rumah masing-masing," kata Cecep usai pelantikan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/4/2021).
1. Belum ada arahan pasti untuk mudik santri
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dok. Humas JabarSementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, terkait adanya informasi dispensasi santri untuk mudik masih menunggu petunujuk pemerintah pusat.
"Ini baru pengajuan wapres dan lain-lain, tapi juklaknya dalam rapat covid belum disampaikan jadi tunggu dulu," ucap dia.
2. Penyekatan di sejumlah daerah sudah dijalankan
Pemerintah larang mudik, petugas berjaga di salah satu wilayah Banten untuk mengawasi pemudik. ANTARA FOTO/FauzanUntuk penyekatan, lanjut dia, sudah dilakukan sejak Sabtu kemarin. Bahkan, ada kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan yang dikembalikan.
"Ada 300 kendaraan sudah dibalik kanankan oleh Polres Bandung dari Pasteur ini akan terus dilakukan karena pengetatan dilakukan 2 minggu sebelum idul fitri dan 1 minggu setelah idul fitri.
" Kembali lagi saya titip masyarakat harus memahami ini keputusan tidak nyaman untuk kami juga. Tapi lihat kasus di India dan Thailand jadi jangan lengah,"ujar dia.
3. MUI Jabar desak gubernur keluarkan izin mudik untuk santri
Ilustrasi santri di pondok pesantren. ANTARA FOTO/FauzanMajelis Ulama Indonesia Jawa Barat mendesak Gubernur untuk mengeluarkan pengecualian larangan mudik bagi para santri. Pasalnya, mereka menjamin seluruh pondok pesantren di Jawa Barat sudah memenuhi protokol kesehatan yang ketat.
Seperti diketahui, pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan mudik lebaran 2021 bagi seluruh masyarakat. Keputusan itu diambil sebagai upaya pencegahan ledakan penderita COVID-19.
Permintaan agar santri diizinkan mudik disampaikan oleh Wakil Ketua MUI Jabar KH Abun Bunyamin. Menurutnya, model pengecualian mudik semacam itu telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu.
"Diharapkan Gubernur Jawa Barat memberi imbauan, yaitu berupa pengecualian bagi santri yang akan pulang kampung tidak dilarang asal membawa surat pengantar dari pimpinan pondok pesantren yang bersangkutan," tutur Abun, Sabtu (24/4/2021).
Baca Juga: Ribuan Santri Al-Ittihad Cianjur Dipulangkan Antisipasi Larangan Mudik
Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik, Wapres Minta Santri Dapat Dispensasi
