Organda Jabar Berharap Pemprov Izinkan Mudik Dalam Satu Provinsi
Ilustrasi. Spanduk ajakan tidak mudik di Serang, Banten (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Dewan Pewakilan Daerah (DPD) Organda Jawa Barat (Jabar) berharap pemerintah provinsi memberi kemudahan untuk masyarakat yang ingin pulang kampung dalam satu provinsi. Kemudahan ini diyakini memberikan dampak baik untuk pelaku jasa transportasi darat selama masa Lebaran 2021.
Ketua DPD Organda Jabar Dida Suprinda mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, agar ada pelonggaran aturan khusus di Jabar. Organda menilai bahwa kasus COVID-19 sudah melandai dan masyarakat semakin patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Jangan terlalu takut, parno. Tinggal bagaimana kita protokol kesehatannya diperketat. Sekarang mall saja sudah bisa buka, itu kan jadi acuan untuk pemerintah daerah," ungkapnya.
1. Intinya kami ingin bisa beroperasi
IDN Times/Irfan FathurohmanDida menegaskan, selama ini Organda Jabar sudah sangat tertekan karena pandemik ini. Di mana perjalanan semakin sedikit dengan banyaknya orang bekerja dari rumah.
Lebaran seharusnya jadi momentum untuk mendapat penghasilan lebih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Maka Organda sangat berharap Pemrpov Jabar memperbolehkan mudik lokal.
''Bisa dari Bandung ke Cirebon atau Sukabumi. Jangan hanya mudik di sekitar Bandung Raya saja," kata dia.
2. Bantuan dari pemerintah tidak membantu kami
Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)Menurut Dida, bantuan yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat dan daerah tidak membantu banyak dalam keseharian para pelaku jasa transportasi darat. Bantuan berupa uang setiap bulan atau makanan hanya terasa sebentar saja.
Dia pun sebenarnya tidak ingin selalu menerima bantuan karena itu mengajarkan masyarakat untuk selalu meminta. Yang diinginkan Organda adalah aturan kemudahan untuk masyarakat bepergian khususnya di dalam satu provinsi.
"Bantuan itu hanya kecil sekali terasa. Kami misal di pengusaha kan harus servis kendaraan. Mau dipakai atau tidak itu harus ada perbaikan, dan harga spareparts kan mahal," ungkap Dida.
3. Kebijakan pemerintah seharusnya berdampak pada semua sektor, jangan tebang pilih
Ilustrasi ontang-anting Dufan, Jakarta di tengah pandemik COVID-19 (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Sementara itu, VP President Director Lorena Transport Group, Eka Sari Lorena, mengakui mudik jadi momentum pengusaha mendapatkan keuntungan, namun pengusaha terpaksa melewatkan momen dua kali lebaran akibat pandemik COVID-19. Kondisi tersebut tentu tidak mudah bagi pengusaha.
"Ada hal yang kontradiktif, contohnya tidak boleh mudik tetapi tempat hiburan, tempat wisata itu dibuka, pasti kita tahu pada saat ini pasti mereka itu tidak bisa mudik pasti perginya ke tempat-tempat wisata, apakah juga bijaksana? atau kita kerjakan langsung seperti Korea tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang jangan tanggung begitu," ungkapnya.
Eka menambahkan jika memang kebijakan tersebut untuk kebaikan bersama, pemerintah seharusnya bisa merangkul semua pemangku kepentingan, termasuk sektor transportasi darat khususnya bus.
"Kita lihat penjualan kendaraan pribadi naik karena pembebasan pajak, untuk angkutan umum sendiri apa? ini bukan pertama ini udah dua tahun, dua kali lebaran bukan hal yang sebentar, apa justifikasinya? adakah insentif bansos kecil, tapi bantuankan ada signifikannya, misalkan kebutuhnya Rp10 ribu dikasih Rp10, itu aneh," ungkapnya.
Baca Juga: Cegah Lonjakan Kasus COVID-19, Larangan Mudik Mulai 22 April-24 Mei
Baca Juga: Aturan Mudik Berubah-ubah, Pemerintah Dianggap Labil
