Bandung, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data per bulan pada  7 Oktober lalu, mengenai jumlah kepala daerah di berbagai provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka. Hasilnya, sebanyak 18 kepala daerah di Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang diciduk KPK sejak lembaga ini didirikan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, dia memiliki dua cara agar kepala daerah di Jabar tidak bermain-main dengan kewenangan yang diamanatkan. Upaya pertama yaitu melakukan pembinaan satu kali dalam tiga bulan dengan mengumpulkan kepala daerah dari berbagai wilayah.

"Dalam 3 bulan sekali itu diingatkan salah satunya terkait masalah integritas jadi itu upaya baru untuk memastikan kita saling mengingatkan," kata dia ketika ditemui di Gedung Sate, Rabu (9/10).

Selain itu, cara lain yang dilakukan yakni dengan memastikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi mandiri di tiap daerah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tindak penyelewengan pada saat lelang pengadaan barang maupun jasa.

"Jadi yang kurang-kurang diperbaiki dan yang bagus kita pertahankan," ujar Ridwan.

Berdasarkan data KPK, terdapat 119 kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dari jumlah tersebut, paling banyak dari Jawa Barat. Kemudian disusul Jawa Timur 14, Sumatera Utara dengan 12 kepala daerah, lalu Jawa Tengah dengan 10 kepala daerah.

Selain itu ada di Sumatera Selatan dengan tujuh kepala daerah, Riau dan Sulawesi Tenggara telah enam kepala daerah diamankan KPK. Sisanya mayoritas satu dan dua kepala daerah.

Baca Juga: Ada Duit Suap Bupati Cirebon yang Diduga Mengalir ke PDI Perjuangan 

Baca Juga: Perdebatan Najwa Shihab VS Gerindra Soal RUU KPK Viral di Medsos