Dikirimkan ke Jokowi, Ini 5 Poin Tuntutan Nakes Honorer di Jabar
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ratusan tenaga kerja kesehatan (nakes) honorer memberikan 5 tuntutan yang diharapkan sampai kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Tuntutan itu disampaikan saat melakukan audensi dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat(5/8/2022).
Salah satu tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung adalah pengangkatan status dari pekerja honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes Suhendri mengatakan, harapannya adalah agar seluruh honorer nakes bisa diangkat menjadi ASN sebelum aturan honorer dihilangkan pada 2023. Dengan demikian para nakes yang sudah mengabdi di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) sekarang tidak terkena pemutusan hubungan kerja.
Berikut lima poin yang disampaikan honorer nakes Jabar:
1. Gubernur harus ajukan pengangkatan honorer nakes hingga ke Presiden
IDN Times/Debbie SutrisnoPoin pertama yang diharapkan bisa dilakukan Pemprov Jabar adalah melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pengangkatan status para pekerja ini. Para honorer sangat ingin bisa segera menjadi ASN sehingga nantinya masih bisa bekerja ketika aturan penghapusan honorer di Indonesia dihapuskan.
2. Minta Gubernur intruksikan Pemkab/Pemkot berikan kepastian pekerjaan
IDN Times/Debbie SutrisnoKetika permintaan pertama itu tidak diberikan, nakes honorer meminta Pemprov Jabar bisa mengeluarkan aturan agar pemerintah kabupaten/kota bisa tetap bekerja melalui surat keputusan masing-masing pemerintah daerah.
"Ini bilamana pada 2023 para honorer belum menjadi ASN," ujar Suhendri.
3. Tidak membuka formasi ASN, CPNS, atau P3K dari jalur umum dulu
IDN Times/Debbie SutrisnoKemudian, para nakes yang berada di depan Gedung Sate ini berharap pemerintah tidak membuka formasi untuk ASN, CPNS, maupun PPPK melalui jalur umum. Karena banyak nakes yang masih honorer, baiknya pemerintah mengangkat mereka terlebih dulu untuk masuk formasi tersebut.
"Angkat dulu semua tenaga non-ASN menjadi ASN terutama kepada yang telah mengabdikan diri sekian lama," kata dia.
4. Tambah anggaran untuk pemerinaan ASN atau PPPK di daerah
IDN Times/Debbie SutrisnoPoin keempat yang diharapkan adalah penambahan anggaran pemerintah kabupaten/kota dalam penerimaan ASN atau PPPK bagian pelayanan kesehatan. Sejauh ini minimnya serapan dari tenaga honorer dikarenakan dana daerah untuk menggaji ASN maupun PPPK.
Untuk itu, Gubernur Jabar bisa mendesak pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana pada pembiayaan gaji ASN dan PPPK di sekitar daerah Jabar khususnya bagi tenaga kesehatan.
5. Jangan ada PHK pada tenaga kesehatan
IDN Times/Debbie SutrisnoTerakhir, pemerintah diharap tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023. Siapkan sistem sebaik mungkin agar fasyankes bisa terus bermanfaat bagi masyarakat khususnya dengan keberadaan tenaga kerja kesehatan.
"Tentunya di poin lima ini kita sepakati bersama oleh perwakilan Bapak Gubernur yaitu terkait bahwa tidak ada PHK. Dan dari Pemprov itu sudah beraudensi atau konsolidasi dengan pemerintah pusat dan ini sedang diusahakan," kata Suhendri.
