Selain Aa Umbara, KPK Juga Periksa Pejabat di Pemda KBB
Bupati Bandung Barat Aa Umbara. (IDN Times/Bagus F)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung Barat, IDN Times - Kasus yang menyeret Bupati Bandung Barat, Aa Umbara belum juga menunjukkan titik terang. Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga membuka kasus apa yang menyeret politisi Partai Nasdem tersebut.
Namun, untuk mengungkap kasus itu, KPK ternyata tak hanya memeriksa Bupati Bandung Barat Aa Umbara. Sejumlah petinggi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) pun ikut diperiksa tim penyidik KPK. Pemeriksaan terhadap pejabat Pemda KBB juga sudah selesai dilakukan. Kasus ini, saat ini masih dalam tahap penyelidikan di tangan KPK.
"Belum mas, (kasusnya) masih tahap lidik," ungkap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dihubungi, Senin (16/11/2020).
1. Kasus masih proses lidik
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara. (IDN Times/Bagus F)Disinggung terkait kasus apa yang menyeret nama Aa Umbara, Ali Fikri belum bisa mengungkap. Menurutnya, kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, maka KPK belum bisa mengumumkan terkait kasus apa Aa Umbara diperiksa.
"Karena masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud. Perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut ya," jawab Ali.
2. Sekda, BPKD dan Dinsos sudah diminta keterangan
Ilustrasi Korupsi. IDN Times/Sukma ShaktiSelain memeriksa orang nomor satu di Bandung Barat, KPK juga meminta keterangan dari sejumlah petinggi Pemerintah Daerah KBB. Mereka dimintai keterangan oleh KPK sesuai bidang yang ditangani.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Sosial KBB, Heri Partomo membenarkan bahwa dirinya juga dimintai keterangan oleh KPK. Tidak sendiri, selain Kadinsos, KPK juga meminta keterangan kepada Sekertaris Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bandung Barat.
"Kalau Dinas Sosial tentu ditanya terkait Bantuan Sosial. Kalau Keuangan, ya terkait dengan keuangan. Pak Sekda ya terkait kebijakan Pak Sekda," kata Heri.
3. Dinsos diperiksa terkait teknis penyaluran bansos
Paket sembako sebagai bansos untuk warga miskin di Palembang. (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Heri menyebutkan, dirinya dimintai keterangan terkait teknis penyaluran bantuan sosial. Pemeriksaan keterangan terhadap Heri dilakukan KPK hanya dari pagi hingga siang hari. Berbeda dengan Bupatinya, Aa Umbara diperiksa KPK hingga malam hari di kantor BPK Provinsi Jawa Barat.
"Sesuai prosedur saja kita sampaikan apa yang kita bidangi. Dari mulai refocusing anggaran, di pandemi COVID-19 keterlibatan Dinsos itu bagaimana. Hanya ditanya aja terkait prosesnya," sebut Heri.
"Kita sampaikan, kita sudah pendampingan dari Kejari dan itu sudah sesuai aturan," tambahnya.
4. Anggaran bansos sudah lebih dari Rp49 miliar terpakai
Warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)Disinggung terkait kasus apa Aa Umbara diperiksa KPK, Heri mengaku belum tahu. KPK juga tidak menjelaskan kepada Heri terkait kasus apa dirinya dimintai keterangan. "Mengarah kemana kasusnya saya tidak tahu. Ya kita jelaskan saja prosesnya sesuai ketentuan yang sudah ada. Lebihnya saya tidak tahu," ujar Heri.
"Jumlah bantuan yang sudah diberikan sebanyak 163.385 paket sembako seharga 300rb per paket . Jumlah anggaran yang digunakan lebih dari 49 milyar," pungkasnya.
