Khawatir Jadi Klaster Baru, Ridwan Kamil Belum Izinkan Sekolah Dibuka
Dok.Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Menghindari potensi munculnya klaster baru penyebaran virus corona alias COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum berencana membuka kembali kegiatan pendidikan di sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau akrab dipanggil Emil mengatakan, sampai saat ini Pemprov Jabar masih mengkaji perihal pembukaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ia mengaku, tidak ingin seperti negara lain yang justru mengalami kasus baru COVID-19 dalam dunia pendidikan setelah lockdown dihentikan.
"Pendidikan belum dibuka, karena kami sedang mengukur sekuat-kuatnya agar tidak ada masalah. Di Prancis, Korea Selatan dan Israel terjadi klaster (penyebaran kasus COVID-19) pendidikan pada saat lockdown dibuka," ujar Emil dalam rilis yang diterima IDN Times, Minggu (14/6).
1. Ridwan Kamil tidak ingin Jabar alami masalah baru
Dok.Humas JabarPerkembangan di berbagai negara tersebut, menurutnya, perlu dipelajari dan dijadikan contoh agar tidak menjadi kasus serupa di Jabar. Maka, Emil berharap masyarakat memahami mengapa Pemprov Jabar terlihat tak ingin terburu-buru mengizinkan dunia pendidikan beroperasi kembali.
"Ini menjadi pelajaran, kami tidak ingin terburu-buru membuka institusi pendidikan," ungkapnya.
2. Nantinya pesantren akan diminta membuat surat komitmen menerapkan protokol kesehatan
Dok.Humas JabarEmil meminta sejumlah lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam proses pembukaan aktivitasnya. Adapun ketika nanti sudah dibuka, protokol kesehatan COVID-19 harus tetap diterapkan dengan baik.
"Pesantren harus mengajukan surat permohonan pembukaan kegiatan dengan mengajukan bahwa sudah berkomitmen menjaga protokol kesehatan dan lain-lain," jelasnya.
3. Kebijakan selalu dilandasi dengan pemahaman ahli
Dok.Humas JabarSelain soal pondok pesantren, Emil mengungkapkan, koordinasi dan komunikasi antara Gugus Tugas Percepatan Peanggulangan COVID-19 Pemprov Jabar dengan tokoh agama dan ulama berlangsung intens. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan dasar keputusan terbaik dalam penanganan COVID-19.
"Kami selalu mendengar masukan ulama, masukan orang-orang yang paham seperti ilmuan kesehatan, ilmuan ekonomi, dan lain-lain. Kami sebagai gubernur enggak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan dari para ahli," kata dia.
Baca Juga: PSBB Berakhir Besok, Ini Saran Akademisi Unpad untuk Pemkot Bandung
Baca Juga: Bandel! Pemkot Bandung Segel Cafe Gedogan Kopi dan Warung Aceh Kemang
Baca Juga: Pemkot Bandung Harus Cepat Lacak Kontak Pedagang Reaktif COVID-19
