Membangun Kemandirian Kaum Perempuan dan Difabel di Tanah Pasundan

Hilangkan stigma minor perempuan dan difabel

Peran serta masyarakat lintas gender dianggap penting dalam pemulihan ekonomi usai gelombang pandemik COVID-19 menerjang semua negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini juga yang coba digaungkan pemerintah dalam gelaran Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, perempuan Indonesia memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pascapandemik COVID-19. Menurutnya, perempuan sekarang menjadi tulang punggung pemulihan global dari pandemik.

Perbaikan ini bisa melihat catatan Pemprov Jabar di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini sekitar 90 persen berasal dari kalangan perempuan. Sementara dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2021, sektor UMKM secara nasional 53,76 persen dimiliki perempuan, dengan 97 persen karyawannya adalah perempuan. Mereka mampu berkontribusi pada perekonomian mencapai 61 persen.

"Ini terbukti karena perempuan yang diberdayakan secara ekonomi akan membawa efek riak, di mana perempuan dapat menyediakan nutrisi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, serta membawa pembangunan masyarakat yang berkelanjutan,” ujar Bintang dalam Opening Ceremony W20 Summit.

Menurutnya, pandemik COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perempuan akibat kehilangan mata pencaharian, terlebih banyak perempuan yang bekerja di sektor informal, rentan, dan upah rendah. Hal ini pun menyebabkan lebih banyaknya perempuan yang mengalami kemiskinan ekstrem serta memperlebar kesenjangan gender. Tak hanya itu, persoalan ini juga menyebabkan meningkatnya pekerjaan perawatan tidak dibayar atau unpaid care work yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan.

“Situasi perempuan dengan kerentanan ganda, seperti perempuan penyandang disabilitas atau perempuan yang tinggal di pedesaan pun lebih buruk karena mereka memiliki akses yang terbatas terhadap informasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan formal,”  ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Bintang menyebut bahwa W20 akan berfokus pada empat isu utama dalam Presidensi G20 Indonesia yang mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger", yaitu bebas dari diskriminasi; UMKM yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan sebagai kunci pertumbuhan inklusif; promosi respons kesehatan untuk pulih bersama secara merata; dan pertumbuhan ekonomi inklusif untuk membangun ketahanan yang berfokus pada perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas.

Persoalan mengenai difabel di Indonesia memang tak kalah menarik. Salah satu yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia dan para peserta G20 adalah perlindungan tenaga kerja disabilitas dan strategi penyediaan tenaga kerja kompeten.

Di masa pandemik COVID-19, penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan ketika kehilangan pekerjaan. Pasalnya beban yang mereka rasakan akan terasa dua kali lipat lebih berat dibanding pekerja normal pada umumnya.

Hal ini juga menjadi sorotan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut, bagi penyandang disabilitas kehilangan pekerjaan bisa sangat memukul perekonomian. Situasi ini akan menimbulkan beban yang tidak proporsional mengingat mereka perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menunjang keterbatasan fisiknya. Mereka membutuhkan perawatan khusus seperti peralatan atau jasa tertentu guna mendukung aktivitas sehari-hari

Maka,  penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif menjadi salah satu solusi terbaik untuk melindungi penyandang disabilitas. Lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif akan menjamin akses mereka untuk masuk ke dunia kerja.

Kepastian hak atas akses pekerjaan penyandang disabilitas merupakan penghormatan dan perlindungan di bidang ketenagakerjaan yang merupakan amanat pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2 persen dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta juga wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

"Forum G20 yang luar biasa ini harus dapat menemukan formula terbaik dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif, sebagai bagian dari upaya untuk membantu kelompok rentan menghadapi tantangan di dunia kerja,” ujar Menaker Ida.

Dia mengatakan, saat ini tengah terjadi fenomena tren pertumbuhan dunia kerja global yang cepat, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia telah memiliki strategi penciptaan tenaga kerja kompeten yang sanggup beradaptasi dengan perubahan dunia kerja akibat disrupsi teknologi.

“Kami menyadari penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus dibarengi dengan penyediaan tenaga kerja kompeten. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan (skilling), pelatihan keterampilan baru (reskilling), dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan dunia kerja," papar Ida.

Langkah ini penting untuk meyakinkan para pekerja bahwa kompetensi dan keterampilan mereka relevan dengan dunia kerja yang cepat berubah.

Kemanker pun telah menutup penyelenggaraan Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (4th Employment Working Group) secara virtual di Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan, peserta forum telah menyelesaikan pembahasan dua Annex. Annex I yaitu dokumen tambahan tentang output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan Annex II, dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang terampil. Yakni penciptaan lapangan kerja berkelanjutan melalui penguatan peran BLK Komunitas (community based vocational training)

"Ini luar biasa, dua dokumen Annex tadi bisa diselesaikan sesuai target yang sudah direncanakan. Pertemuan selama tiga hari menghasilkan draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan dan dokumen-dokumen tambahan. Alhamdulillah bisa kita selesaikan malam ini," ujar Anwar Sanusi dikutip dari laman Kemnaker.go.id.

Selama pembahasan draf deklarasi, Anwar Sanusi mengatakan banyak hal yang didiskusikan, misalnya isu yang ingin ditambahkan indikator-indikator terkait self assesment. Yakni pengukuran secara mandiri bagaimana policy inisiatif negara G20, untuk memberikan kesempatan yang sama atau terbuka kepada para penyandang disabilitas.

"Indikator yang tadi dibahas akan menjadi referensi dari setiap negara G20 untuk melakukan assesment. Ini masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan mudah-mudahan hingga pertemuan akhir Menteri Ketenagakerjaan, akan menjadi dokumen yang sudah selesai," kata dia.

Peserta forum G20 telah mencapai kesepakatan dalam penyusunan draf deklarasi. Draf deklarasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada seluruh peserta setelah dibacakan Menaker pada Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Anggota G20 di Bali, pada September 2022 mendatang.