TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jabar

PPKM Darurat, Polda Jabar: Gerak Kendaraan Dibatasi dan Sanksi Pidana

Sanksi berupa tipiring hinga KUHP

Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dofiri IDN Times/Azzis Zulkhairil
Verified
Azzis Zulkhairil

Bandung, IDN Times - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) akan memberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi masyarakat yang melanggar aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku mulai 3-20 Juli 2021.

Kapolda Jabar, Irjen Ahmad Dofiri mengatakan, wilayah Jabar bisa menerapkan sanksi tipiring pada pelanggar PPKM darurat karena sudah memiliki landasan yang kuat yaitu, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2021.

"Dari kepolisian sangat bersyukur, Jabar punya Pergub. Kuncinya Pergub. Pergub nomor 5 2021. Yang melakukan penindakan polri dan PPNS," ujar Dofiri saat konfrensi video, Kamis (1/7/2021).

1. Seluruh aturan tipiring sudah ada dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2021

Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dofiri IDN Times/Azzis Zulkhairil

Dofiri menjelaskan, dalam aturannya sudah sangat jelas untuk pemberian sanksi dilakukan pada aturan mana saja pada penerapan PPKM darurat. Menurutnya, kepolisian akan semaksimal mungkin melakukan penertiban masyarakat di lapangan.

"Saya tidak bisa membacakan seluruhnya yah, tapi ancaman ada pada pasal 11 status lingkungan, termasuk menggunakan masker," katanya

2. Polda akan tetap mengedepankan tindakan humanis

IDN Times/Tunggul Kumoro

Polisi tidak hanya akan menggunakan perda saja. Dofiri mengatakan, upaya penindakan akan berdasarkan pada aturan hukum pidana. Namun, polisi akan tetap mengedepankan tindakan secara humanis pada pelanggar aturan.

"Kita juga akan gunakan perundangan lain, penyakit menular, KUHP jika ada melawan petugas. Kita tidak akan ragu melakukan tipiring. Penendakan hukum itu paling akhir. Kalau sudah diimbau dan nurut tidak akan ada hukuman," kata dia.

3. Pergerakan kendaraan diawasi di wilayah perbatasan

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Dofiri menambahkan, soal mobilitas kendaraan selama PPKM darurat akan tetap dilakukan seperti saat libur mudik Idul Fitri 2021. Polda akan menjaga perbatasan di antar kota, antara kabupaten dan antar provinsi.

"Sekali lagi, kita punya pola lebih efisnien dengan nomor kendaraan. Aglomerasi kendaraan. Apabila mereka punya ijin, dan warga bandung mereka bisa ke wilayah bandung," tuturnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil: 27 Daerah Terapkan PPKM Mikro Darurat di Jabar 

Baca Juga: Ridwan Kamil: Varian Delta Sudah Menyebar di Bandung Raya

Topik:
PPKM Darurat
polda jabar
COVID-19
Update me
Berita Terkini Lainnya

Siap-siap! Grab Kembali Gelar Beasiswa untuk Pelajar Indonesia

Tol Cisumdawu Bakal Jadi Daya Tarik Investasi Rebana Jabar

Pemprov Mulai Lakukan Assament Pengganti Sekda Jabar

Hampir Setahun, Pembangunan Stasiun Padalarang Berjalan Lancar

Ida TKW Cianjur yang Jadi PSK di Dubai Segera Dipulangkan

Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Dituntut 11 Tahun Penjara

Kebutuhan Pemekaran Daerah di Jabar Paling Mendesak

Sakit Hati Jadi Pemicu Guru di Karawang Disiram Air Keras

Terungkap! Komisi C DPRD Kota Bandung Minta Proyek Pengganti Uang THR

Borok Dishub Kota Bandung Terungkap Dalam Sidang Bandung Smart City