Lonjakan 1.680 Aduan Ungkap Borok Layanan Keuangan di Ciayumajakuning
- Fintech lending dominasi aduan konsumen, SLIK jadi sumber permasalahan
- Konsumen laki-laki lebih aktif dalam menyampaikan keluhan, Kabupaten Cirebon paling banyak berkontribusi
- OJK Cirebon memperketat penindakan terhadap sektor keuangan, fokus pada fintech lending dan layanan kredit ritel
Cirebon, IDN Times- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat peningkatan signifikan pada layanan konsultasi dan pengaduan sektor jasa keuangan sepanjang 2025.
Hingga 14 November, total 1.680 layanan telah diproses, mayoritas berasal dari konsultasi langsung atau walk-in yang menembus 1.297 layanan atau 77,20%.
Jalur telepon menyumbang 95 layanan, sementara kanal aplikasi perlindungan konsumen (APPK) menghasilkan 288 pengaduan atau 17,14%.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan lonjakan ini menggambarkan kesadaran masyarakat yang kian matang terkait hak finansial. Permintaan klarifikasi, bimbingan teknis, hingga penanganan sengketa menjadi bagian dari keluhan yang diterima setiap hari
"Aktivitas layanan pun mendorong kantor OJK Cirebon memperluas akses baik secara daring maupun luring agar masyarakat memiliki lebih banyak jalur penyampaian keluhan," kata Agus, Senin (1/12/2025).
1. Fintech mendominasi, SLIK terus jadi sumber permasalahan
Fintech lending masih menjadi sektor paling sering dipertanyakan konsumen, menembus 566 layanan atau 33,69%. Posisi berikut ditempati Bank Umum dengan 520 layanan, disusul Perusahaan Pembiayaan, entitas ilegal, hingga kategori pengaduan lainnya.
Fenomena ini menunjukkan masih banyak konsumen yang belum memahami hak dan kewajiban dalam penggunaan aplikasi pinjaman, terutama terkait bunga, biaya tambahan, serta mekanisme penagihan.
Selain itu, data menunjukkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi titik isu paling dominan. OJK Cirebon memproses 10.167 permintaan layanan SLIK hingga pertengahan November, sementara konsultasi mengenai SLIK sendiri mencapai 411 layanan atau 25,14%.
Banyak warga mengeluhkan kesalahan data, akses riwayat kredit, hingga permintaan verifikasi identitas. Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan masyarakat akan literasi data kredit yang lebih kuat.
Kasus penipuan sektor keuangan menempati posisi kedua dalam kategori substansi aduan, mencapai 298 layanan atau 18,23%.
Selain itu, permintaan informasi umum mengenai sektor keuangan mencapai 200 layanan, penyalahgunaan data 108 layanan, dan permohonan keringanan angsuran sebanyak 89 layanan.
2. Konsumen laki-laki lebih aktif, Kabupaten Cirebon dominasi wilayah aduan
Dari sisi demografi, kelompok masyarakat umum tercatat paling aktif menyampaikan keluhan dengan 585 layanan. Segmen swasta berada pada posisi kedua dengan 367 layanan, diikuti wirausaha 284 layanan, ibu rumah tangga 207 layanan, ASN/TNI/Polri 123 layanan, serta pelajar dan mahasiswa 84 layanan.
Distribusi aduan berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan konsumen laki-laki sedikit lebih aktif, mencapai 52,68% atau 885 layanan. Konsumen perempuan berada di angka 795 layanan atau 47,32%.
Angka ini dinilai mencerminkan pola partisipasi keuangan digital yang lebih tinggi dari kalangan laki-laki, terutama pada sektor fintech dan layanan perbankan digital.
Dari sisi wilayah, Kabupaten Cirebon menjadi penyumbang aduan terbesar dengan 728 layanan atau 43,33%. Kota Cirebon menyusul dengan 507 layanan, kemudian Kabupaten Indramayu 146 layanan, Kabupaten Kuningan 139 layanan, dan Kabupaten Majalengka 100 layanan. Wilayah di luar Ciayumajakuning menyumbang 60 layanan.
3. Tekanan pengawasan menguat, OJK perketat penindakan sektor keuangan
Agus Muntholib menuturkan dinamika aduan konsumen sepanjang 2025 menjadi indikator meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi dan keamanan finansial.
OJK Cirebon memperkuat proses edukasi, pendampingan teknis, serta follow-up kasus penipuan dan penyalahgunaan data. Upaya ini menciptakan jalur intervensi yang lebih tegas bagi praktik ilegal maupun pelanggaran oleh penyedia layanan keuangan.
"Selain respons terhadap aduan, OJK Cirebon memperbaiki tata kelola pelayanan agar akses aduan semakin cepat dan akurat. Fokus pengawasan diarahkan pada sektor yang rentan menyimpan risiko, seperti fintech lending dan layanan kredit ritel," kata Agus.
Agus menegaskan komitmen penguatan pengawasan guna memastikan ekosistem sektor keuangan Ciayumajakuning semakin aman, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
