Transfer Hilang Rp305 Miliar, Cirebon Harus Bertahan Tanpa Dana Pusat
- Pemerintah Kabupaten Cirebon refocusing anggaran dan prioritas pembangunan
- Pegawai didorong efisien, perjalanan dinas diperketat tanpa memotong belanja pegawai
- Adaptasi fiskal dan optimisme pemulihan dengan fokus pada PAD serta integritas ASN
Cirebon, IDN Times - Kabupaten Cirebon dipastikan menghadapi tekanan fiskal berat pada tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja setelah adanya kepastian bahwa transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan turun sepenuhnya.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi menyebutkan, jumlah anggaran yang dipangkas mencapai Rp305 miliar. Jumlah tersebut pun cukup besar bagi Kabupaten Cirebon yang selalu bergantung pada dana perimbangan pusat.
“Kita harus realistis. Kalau dana dari pusat tidak turun penuh, maka semua kegiatan perlu disesuaikan,” ujarnya di Pendopo Bupati, Rabu (15/10/2025).
Menurut Imron, kebijakan efisiensi ini tak hanya sekadar memangkas anggaran, tetapi juga menata ulang prioritas pembangunan agar program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan.
1. Refocusing anggaran dan prioritas Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah menyusun strategi baru dalam bentuk refocusing anggaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat tetap menjadi prioritas.
Sektor infrastruktur, jalan, dan fasilitas publik menjadi fokus utama. “Kami tetap mendahulukan pembangunan fisik dan infrastruktur sosial karena itu kebutuhan dasar masyarakat,” kata Imron.
Adapun pos belanja yang dianggap tidak mendesak, seperti kegiatan seremoni, rapat, atau pelatihan internal, akan menjadi sasaran penghematan. Pemerintah daerah menilai efisiensi dari sisi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik secara langsung.
“Yang penting pelayanan tetap jalan. Kegiatan administratif bisa disederhanakan, asal masyarakat tidak dirugikan,” tambahnya.
2. Pegawai didorong efisien, perjalanan dinas diperketat
Salah satu langkah konkret yang diambil Pemkab Cirebon adalah memangkas biaya perjalanan dinas dan operasional antarinstansi. Imron menegaskan perjalanan dinas luar kota hanya akan dilakukan jika benar-benar mendesak.
“Kadang ada pegawai yang sampai biaya sendiri untuk koordinasi. Kita dorong mereka untuk efisien dan lebih memanfaatkan teknologi komunikasi,” ungkapnya.
Meski begitu, Imron memastikan belanja pegawai, terutama gaji dan tunjangan, tidak akan dipangkas. Pemerintah bahkan tengah mengupayakan agar komponen pendapatan aparatur tetap stabil.
“Belanja pegawai tetap aman. Gaji tidak dipotong, justru kita perbaiki agar lebih adil dan transparan,” ujarnya menegaskan.
Langkah penghematan di sisi lain diharapkan dapat menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan semangat kerja aparatur sipil negara. “Kami ingin budaya hemat, tapi tetap produktif,” kata Imron.
3. Adaptasi fiskal dan optimisme pemulihan
Penurunan TKD, menurut Imron, merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal nasional yang tengah menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan negara. Pemerintah pusat belum bisa memastikan penyaluran penuh karena faktor APBN yang ketat.
“Kita menyesuaikan saja, karena TKD itu sangat bergantung pada kemampuan fiskal nasional,” jelasnya.
Pemerintah daerah kini memfokuskan diri pada optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta efisiensi internal agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
Imron juga meminta seluruh ASN menjaga integritas dan kinerja di tengah keterbatasan anggaran. “Jangan karena ada pengurangan, semangat melayani jadi turun. Ini waktunya berhemat tapi tetap profesional,” pungkasnya.
Dengan strategi penyesuaian tersebut, Pemkab Cirebon berharap dapat melewati tekanan fiskal tahun depan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat maupun keberlanjutan pembangunan.
