Terkendala Data, Daerah Sulit Terapkan Pembangunan Berkelanjutan

02 Des 2022, 22:38 WIB

theconservation.com

Bandung, IDN Times – Kelengkapan data merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting terhadap daya saing antardaerah. Tanpa adanya data, sulit untuk mengukur keberhasilan sebuah daerah.

Saat ini di Indonesia belum semua darah mempunyai data yang mumpuni untuk dijadikan indeks pengukuran kemajuan mereka. Setidaknya hal tersebut diutarakan Tim Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Eduardo Edwin Ramda.

Eduardo menjelaskan, indikasi keberhasilan daerah sangat tergantung dari data. Ini yang membuat daya saing daerah belum dibangun secara seimbang.

“Kita masih mendengar ada daerah yang fokus pada pembangunan ekonomi tapi masih ada bisnis yang merusak lingkungan. Tidak semua daerah punya spirit yang sama dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan,” kata Eduardo, saat menjadi pembicara dalam Katadata Regional Summit 2022, Kamis (1/12/2022).

1. Pemerintah daerah mesti kolaborasi untuk dapat data yang mumpuni

Terkendala Data, Daerah Sulit Terapkan Pembangunan Berkelanjutan (IDN Times/Istimewa)

Eduardo menambahkan, dalam menyusun Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, tim IDSDB mengacu kepada data dari setiap daerah dalam menerapkan empat indikator pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, data masih menjadi masalah yang dialami oleh sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak pengambil keputusan dalam menyiapkan data yang mumpuni.

2. BRIN bisa dimanfaatkan untuk tingkatkan daya saing

Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (brin.go.id)

Di lain pihak, Koordinator Penelitian dan Pengukuran Riset, Teknologi dan Inovasi Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi Yudi Widayanto mengatakan, pengukuran indeks daya saing daerah berkelanjutan akan mudah apabila data yang ada di Satu Data Indonesia sudah lengkap.

“Data memang masih menjadi tantangan, karena tidak semua daerah mempunyai sumber daya untuk melengkapi data. Ini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” kata Yudi, dalam kegiatan yang sama.

BRIN, kata Yudi, mempunyai 85 pusat riset dan inovasi di sejumlah daerah. Sejatinya, keberadaan BRIN di daerah bisa membantu percepatan pembangunan di daerah dan meningkatkan daya saing.

“Dalam melihat daya saing ini, perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam proses penyediaan data. Itikad baik pemerintah harus dimulai dari satuan pemerintahan terkecil, yakni desa. Basis data terdepan ada di desa,” ujarnya.

3. Mencontoh Pemkab Badung dalam pengelolaan data

Tradisi Siat Yeh Desa Adat Jimbaran, Kabupaten Badung. (Antaranews Bali via Humas Pemkab Badung)

Kepala Bappeda Badung, Bali Made Wira menjelaskan, Pemkab Badung sudah menetapkan orientasi tidak lagi kepada sisi kesejahteraan, namun lebih mengarah ke indeks kebahagiaan, dalam merancang berbagai program kegiatan pembangunan.

Itu menjadi fokus utama dan sudah tertuang dalam visi Pemkab Badung yang menetapkan visi melanjutkan kebahagiaan melalui pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan Tri Hita Karana.

“Pemkab Bandung punya modal suatu warisan leluhur yang memberi suatu nlai mendasar bahwa keseimbangan keserasian hubungan antarmanusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Itu harus tetap terjaga dalam setiap sendi kehidupan yang ada di Bali,” kata Made.

Ia menjelaskan, pemerintahannya rutin mengevaluasi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, sampai hukum dan tata kelola, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Badung 2021-2026.

“Pemkab Badung sudah mengadopsi seluruh hal dan komitmen yang menjadi capaian target dalam rencana pembangunan jangka menengah,” tutur Made.